Tidak Mau Sekolah

Opini Ilmiah


Kamis, 01 Oktober 2015 - 14:29:38 WIB | dibaca: 951 pembaca


Oleh: Aswandi
 
TERUSIK melihat posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas yang selalu berada di urutan terbawah sejak beberapa tahun (2008-2013) terakhir ini, yakni; 63,7 (2008), 64,4 (2009), 64,9 (2010), 65,8 (2011), 66,2 (2012, dan 66,8 (2013), penulis mencoba memahami keadaan yang tidak menyenangkan ini melalui penelitian, khususnya pada indikator pendidikan yang meliputi rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf sekalipun ada khabar baik, dimana posisi IPM Kabupaten Sambas tahun 2015 ini naik ke peringkat yang lebih tinggi atau tidak lagi menjadi juru kunci. Alhamdulillah.

Penelitian yang sedang berjalan ini, telah mendapatkan data atau gambaran awal mengenai mengapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khusus di bidang pendidikan di Kabupaten Sambas rendah, alasannya antara lain karena masih tingginya angka tidak melanjutkan sekolah di hampir semua jenjang pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama.  

Penulis menaruh apresiasi yang tinggi dan mendalam terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dimana belakangan ini sangat peduli terhadap upaya mendongkrak peringkat IPM Sambas yang masih rendah tersebut melalui berbagai program, antara lain program ”Ayo Sekolah”, sekalipun masih ditemukan  banyak lulusan tidak mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi padahal pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana sekolah di sekitarnya. Ada-ada saja alasan generasi muda di kabupaten ini mengapa mereka tidak mau sekolah, seperti: jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh (3 km), orang tua tidak mampu membiayai sekolahnya, menikah di usia dini, tidak memiliki kendaraan roda dua (motor) dan malu ke sekolah berjalan kaki, sekolah tidak menjanjikan pekerjaan dan sebagainya. Banyak diantara mereka lebih memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia meskipun diketahui mereka pekerjaan tersebut illegal.

Sangat kontradiktif dengan banyak teman dan penulis 44 (empat puluh empat) tahun lalu di Kabupaten sambas dimana kami pada waktu itu (di tahun 1971) meskipun dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan dan tidak menentu, makan saja susah, terkadang tidak makan, semua ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sekalipun harus berjalan kaki (hanya seorang diantara kami yang memiliki sepeda ontel) di jalan yang belum berbatu apalagi beraspal yang jaraknya lebih dari 4 km atau 8 km pulang-pergi, dan setamatnya dari Sekolah Lanjutan Pertama (SMP/MTs) hampir semua kami ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yakni Sekolah Lanjutan Atas (SMA/MA/SMK), baik yang ada di kecamatan Tebas, Pemangkat, Sambas, Singkawang dan Pontianak, padahal pada waktu itu belum ada program wajib belajar sebagaimana sekarang ini. Penulis sendiri setelah menamatkan Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN) Singkawang tahun 1977, tiga bulan berikutnya, tepatnya Maret 1978 menerima penugasan sebagai guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Pontianak Utara, tepatnya di Jalan Panca Bakti Batulayang. Setelah setahun bertugas, yakni tahun 1978 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan dan lulus pada tahun 1984, hampir lima tahun kuliah dari Batulayang menggunakan sepeda ontel, setelah lulus menjadi seorang sarjana, penulis membeli kendaraan motor Yamaha RXS melalui jasa kredit.   
 
Memperhatikan kondisi ini, dimana minat dan semangat melanjutkan sekolah bagi generasi penerus di Sambas mengalami perubahan yang sangat kontradiktif dibanding masa lalu kami, mengundang kekhawatiran penulis barangkali kekhawatiran kita semua terhadap kemajuan dan kejayaan, baik berupa peradaban, martabat, dan kesejahteraan Sambas di masa yang akan datang. Asumsi ini penulis dasarkan pada pendapat para ahli, yang menyatakan bahwa depresi mental atau penyakit jiwa serius melanda masyarakat dunia saat ini ketika seseorang sudah kehilangan harapan (hope-expectation), tidak mempunyai mimpi akan masa depan yang lebih baik. Mereka melihat masa depannya dengan sinis, tidak tahu kemana akan pergi dan melangkah. Faktanya hari ini, mereka tidak mau atau tidak minat sekolah.

Dalam kondisi keterpurukan harapan seperti ini, tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang lalai selama ini karena hanya menghabiskan energi dan menjadi komoditas politik yang kurang sehat terlebih lagi menjelang pilkada ini. Jauh lebih baik, jika mulai hari ini kita semua, terutama warga Sambas, baik yang bertempat tinggal di sana dan dimanapun berada untuk membangun kembali kesadaran kolektif masyarakat atau daerah yang dijuluki “Serambi Mekah” ini.

Banyak kabupaten di negeri ini sedang gencar-gencarnya menuntaskan permasalahan putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah ini, misalnya Provinsi Papua dan Papua Barat, NTT, Kota Banyuwagi dan Kota Pontianak. Pemda setempat membentuk Tim Khusus Memburu Anak Tidak Mau Sekolah melibatkan stakeholder hingga ke tingkat RT. Menurut penulis, Program “Ayo Sekolah” dan "Program Keaksaraan Mandiri" yang telah berjalan selama ini di Kabupaten Sambas harus didukung keberadaan oleh semua, baik pemerintah maupun swasta sehingga program yang baik ini menjadi sebuah gerakan daerah untuk dan oleh semua. Orang bijak berkata, “Sekolah terbaik dari semua yang terbaik adalah sekolah yang terbaik untuk semua dan oleh semua”.
Ada sebuah fenomena, mereka yang tidak mau sekolah tersebut, pada umumnya mau bekerja. Menyikapi fenomena ini diusulkan agar diselenggarakan program pendidikan luar sekolah yang secara khusus memberikan ketrampilan kerja bagi generasi muda melibatkan Politeknik Negeri Sambas dan/atau akademi komunitas lainnya (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Alumni MTs Gerpemi Tebas)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Pendidikan Terjebak Formalisme

Negeri “Seolah-Olah”

Proses Menjadi Seorang Pemimpin

Menjadi Seorang Bupati

Malu pada Semut