Standarisasi Penilaian Pendidikan

Opini Ilmiah


Senin, 14 Juli 2014 - 11:08:34 WIB | dibaca: 1251 pembaca



Foto: di Great Wall of China - Tembok Besar China

Oleh: Aswandi
 
Standarisasi penilaian pendidikan berupa Ujian Nasional (UN) sebagai parameter untuk memperbaiki mutu pendidikan telah digugat oleh tokoh pendidikan beberapa waktu lalu. Sekarang menjelang pemilihan presiden RI Ke-7, isu UN diangkat kembali oleh para kandidat calon presiden-calon wakil presiden bersama isu-isu pendidikan lainnya, seperti penghapusan sertifikasi guru, revolusi mental, dan pendidikan berkeadilan yang mendapat respons dari banyak pihak dan kelompok masyarakat. Pada saat debat calon presiden-calon wakil presiden kedua belah pihak menanyakan, menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai wacana tersebut. Setelah itu, wacana tersebut sudah dianggap jelas, selesai dan tidak lagi menjadi isu yang dianggap perlu dijelaskan dan dibicarakan. Bagi penulis, semua isu yang diangkat oleh para kandidat capres dan cawapres sekalipun bukan hal baru dunia pendidikan di negeri ini, namun dirasakan masih perlu dibicarakan demi kemajuan pendidikan khususnya dan kemajuan bangsa umumnya, lagi pula dalam mengimplementasikan isu-isu pendidikan tersebut telah menghabiskan uang negara yang sangat besar, namun hasil (output dan outcome) yang dihasilkannya kurang jelas dan belum sesuai harapan. Meminjam istilah yang sering digunakan oleh orang bijak bahwa cara terbaik merusak bangsa adalah membayar mahal untuk kegiatan yang tidak atau kurang bermanfaat atau tidak/kurang efisien. Oleh karena itu, penulis memandang kebijakan UN dan banyak kebijakan bidang pendidikan lainnya di negeri ini memerlukan pemikiran dan pengkajian ulang. Pada opini ini, penulis ingin membicarakan satu diantara isu pendidikan yang sangat banyak dan kompleks itu, yakni standarisasi penilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik, antara lain berbentuk Ujian Nasional.

Sebuah asumsi bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan standarisasi yang terukur. Aguste Comte seorang filosof yang hidup pada tahun 1820-1842 mengatakan bahwa standarisasi merupakan suatu pengejawantahan dari paham segala sesuatu dapat diukur. Karena itu, maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas suatu benda atau suatu pelayanan.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan bagi semua rakyat Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN), yakni kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didalamnya memuat standar penilaian pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut memuat 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yakni; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidiksn.

Semangat mempercepat peningkatan mutu pendidikan yang selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal nasional, dan global, maka pemerintah menetapkan sebuah PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP RI No. 19 Tahun 2005 tersebut. Selain itu, dengan ditetapkannya UU tentang Pendidikan Tinggi, maka standar nasional pendidikan tersebut mengalami berbagai penambahan standard an berbagai penyempurnaan.

Tentu saja kita berharap dengan ditetapkannya berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang standarisasi pendidikan ini, khususnya standarisasi penilaian pendidikan, maka peningkatan mutu pendidikan di negeri ini segera terwujud sekalipun faktanya dalam semangat menyempurnakan standarisasi pendidikan dan penilaian iniini, mutu pendidikan Indonesia tetap saja yang terendah atau jalaan di tempat jika dibanding negara berkembang lainnya di dunia ini. Sementara berbagai negara maju pendidikan justru menolak atau tidak melakukan sandarisasi penilaian pendidikan, melainkan mengefektifkan proses pembelajaran, seperti Finlandia,

Pasi Sahlberg (2014) dalam bukunya “Finnish Lessons” mengatakan bahwa dampak dari kebijakan akuntabilitas berbasis ujian mendorong peningkatan frekuensi penilaian terstandar di banyak sistem persekolahan di seluruh dunia, namun standarisasi sistem penilaian pendidikan seperti itu tidak menjadi penggerak utama perubahan pendidikan dan tidak menjadi syarat untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bukan berarti tidak adanya asesmen terhadap siswa, melainkan sebaliknya, meniadakan Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan mengefektifkan asesmen dan penilaian hasil belajar lainnya, seperti; (1) penilaian hasil belajar oleh guru di kelas; (2) penilaian menyeluruh terhadap kemajuan siswa sesudah setiap semester; dan (3) penilaian prestasi siswa di suatu negara dengan menggunakan metodologi berbasis sampel.

Penjelasan lain dari penantang standarisasi penilaian pendidikan ditulis oleh Alfie Kohn (2009) dalam bukunya “The School Our Children Deserve” menegaskan bahwa telah terjadi banyak kesalahan yang mendapat pembenaran (falace) dalam penyelenggaraan pendidikan, diantara kesalahan penilaian yang dilakukan secara terstandar berorientasi hasil bukan proses dan dilaksanakan guna menguntungkan dan memudahkan para birokrasi pendidikan, guru, stakeholder lainnya, bukan berorientasi untuk kepentingan siswa yang menjalani proses belajar,  mengedepankan prinsip efisiensi namun mengabaikan prinsip efektifitas, evaluasi untukmenguji hal-hal yang terpisah, mengabaikan pentingnya kemampuan analisis atau kemampuan tingkat tinggi siswa terhadap suatu permasalahan,secara statistic terbukti terjadi korelasi yang relative dangkal antara nilai tinggi yang dihasilkan penilaian terstandar dengan kemampuan berpikir, tidak mampu mengukur aspek inisiatif, kreatif, imajinatif, konseptual, rasa ingin tahu dan atribut sekumpulan watak dan karakter berharga laiinya, Diantara pakar mengatakan penilaian terstandar dapat meningkatkan nilai ujian, namun tidak memajukan sekolah,bahkan menghancurkannya. Sejalan dengan uraian di atas, Peter Sacks (2000) menegaskan bahwa pikiran terstandar atau manusia robot akan lahir dari suatu masyarakat yang berkeranjingan terhadap standard dan kompetensi dalam arti statis.   .

Pelajaran penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak harus menstandarisasi penilaian pendidikan dalam arti sempit seperti selama ini, melainkan berusaha memahami secara mendalam tentang konsep (1) pondasi pendidikan, (2) pembelajaran dan (3) perubahan pendidikan. Sementara kita menurut penulis mempelajari  konsep penilaian pendidikan secara sporadic, tidak mendalam, baik dalam teori maupun dalam metodologi, faktanya seringkali peserta didik atau siswa tidak diajarkan mengenai alasan, mengapa mereka harus belajar. Viktor Frankl mengatakan, Jika kau ingin menyuruh seseorang tersenyum, maka mereka harus mendapat jawaban pasti mengapa mereka harus tersenyum, demikian pula, jika anda menyuruh siswa belajar dan mengerjakan ujian, maka mereka harus mendapat jawaban pasti mangapa mereka harus belajar dan ujian”. Melalui opini ini, penulis mengajak para pembaca mau mengkritisi berbagai kebijakan pendidikan yang sarat intervensi politik di negeri tercinta ini (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Informasi Jadwal Tes bagi Calon Dosen Kontrak FKIP Untan Tahun 2014

Bahagia Bersama Keberagaman

Sedikit Mengajar Banyak Belajar

Semua Karena Dipelajari

Pendaftaran wisuda untuk periode IV tahun ajaran 2013/2014