Rasionalisasi PNS

Opini Ilmiah


Selasa, 15 Maret 2016 - 09:52:01 WIB | dibaca: 1212 pembaca


Oleh: Aswandi
 
Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimaknai sebagai pengurangan jumlah PNS. Jumlah PNS saat ini mencapai 4.517 juta orang. Secara bertahap rasionalisasi hingga tahun 2019 jumlah PNS menyusut menjadi 3.5 juta orang. PNS berijasah SD, SMP dan SMA serta menduduki jabatan fungsional umum, telah mengabdi minimal selama 10 tahun menjadi target utama rasionalisasi dengan cara pensiun dini yang jumlahnya sekitar 1.331 juta. 

Keinginan pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN BR melakukan rasionalisasi PNS demi efisensi dan efektifitas itu memperoleh tanggapan dari berbagai kalangan. Jika dicermati pemberitaan di media massa sebagian besar tidak setuju dan mengusulkan agar kebijakan rasionalisasi PNS tersebut dikaji ulang menghadirkan para pakar dalam bidangnya.

Penulis setuju, negeri ini harus dikelola secara efektif, efisien dan menerapkan merit system sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar negara ini tidak bangkrut. Dalam pengamatan penulis, rendahnya kinerja PNS di negeri ini akibat manajemen PNS yang belum berjalan efektif. Dapat dilihat dari ketidakefektifan implementasi fungsi manajemen, yakni: perencanaan, pengorganisasian, leading atau pembinaan dan pengawasan. Ketidakefektifan dan inefisiensi mereka dalam bekerja selama ini lebih disebabkan kurangnya upaya pemberdayaan dan pembinaan oleh atasannya, bukan semata-mata karena disebabkan oleh diri PNS itu sendiri. Jika demikian, pertanyaannya, mengapa justru mereka para PNS tersebut yang menjadi korban pemberhentian, bukan atasannya yang lalai melakukan pembinaan terhadap mereka.  

Pertanyaan berikutnya, berapa besar negera mengeluarkan dana untuk membayar pegawai negeri sipil berijasah pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu?. Jika dihitung dan dijumlahkan, barangkali besarnya dana yang dibayarkan oleh negara untuk PNS tersebut jauh lebih kecil dibanding dana yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan insentif  lainnya anggota DPRD, DPR RI dan pegawai di lingkungannya, serta PNS berijasah sarjana ke atas di Kementerian lainnya. 

Jadi, siapa sesungguhnya yang merusak bangsa ini, membuat negeri ini bangkrut dan inefisien?. 

Orang bijak mengingatkan, “Cara terbaik merusak bangsa adalah membayar mahal pegawai yang tidak cakap, tidak profesional dalam pekerjaannya dan membiayai mahal pekerjaan atau kegiatan yang tidak jelas manfaatnya”. Arnold Toynbee menambahkan bahwa kegagalan melakukan perubahan atau perbaikan akibat kesalahan merespons tantangan dan masalah yang sedang dihadapinya”.  

Pemerintah jangan salah berasumsi atau salah berpikir (fallacy), seakan-akan PNS berijasah SD, SMP dan SMA tidak bisa tumbuh kembang dalam pekerjaan dan profesinya, sebaliknya PNS berkualifikasi akademik sarjana, magister dan doktor lebih mampu bekerja dan lebih mudah dikembangkan dalam profesinya. Pendapat penulis, tidak dijamin asumsi tersebut benar adanya. Tergantung, apakah PNS tersebut menjadi manusia pembelajar yang selalu ingin memperbaharui diri dalam pekerjaannya. Fakta menunjukkan, sarjana di Indonesia ternyata tidak tergolong manusia pembelajar, dimana rata-rata mereka hanya mampu menyelesaikan atau membaca satu buku dalam setahun.

Bukti lain, Stavenson dalam bukunya “Learning Gap” menjelaskan guru di beberapa negara Asia memiliki kualifikasi akademik setara sekolah menengah, tetapi siswa didikannya mencapai prestasi akademik tinggi di Asia bahkan dunia. Guru yang semulanya hanya berkualifikasi akademik setara SMA tersebut, mengalami profesionalisisasi dalam jabatannya, mereka bertumbuh kembang secara mandiri dan berkelanjutan. Setiap tahun, dengan biaya sendiri, melalui seleksi ketat mereka mengikuti pelatihan selama 11 hari di almamaternya hanya untuk mencekup pengetahuan dan ketrampilan mengajar yang dimilikinya. 

Menurut penulis, ketika pemerintah ingin melakukan rasionalisasi PNS, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi terhadap permasalahan PNS.  Jarut marut manajemen PNS selama ini akibat dari perbedaan cara pandang (The Perseption of Reality) antara pemerintah dan pemerintah daerah terhadap permasalahan PNS. Misalnya, Pemerintah memahami masalah utama guru di Indonesia ini adalah tidak menyebar secara merata (disparitas), solusi yang mereka lakukan adalah menerbitkan SKB lima menteri tentang penyebaran dan pemerataan guru. Kebijakan tersebut gagal ditahap implemensi karena berbagai sebab, diantaranya masih kuatnya intervensi politik praktik kepada daerah di bidang pendidikan. Sementara, pemerintah daerah memahami persoalan utama guru adalah jumlah guru kurang sehingga perlu penambahan jumlah guru. Karena perbedaan persepsi tersebut, akibatnya permasalahan guru tidak dapat diselesaikan dengan baik, setiap kali pemerintah daerah mengusulkan penambahan guru baru ke pemerintah, jawabannya selalu sama, yakni guru di daerah sudah cukup. 

Semua kebijakan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah atau memunculkan masalah baru, dan seorang pemimpin, baik presiden maupun menteri adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan sekedar berwacana. Oleh karena itu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tidak selalu didasarkan pada prinsip hukum formal semata, melainkan juga mendasarkan pada aspek-aspek lain, seperti etika hukum yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Seorang pemimpin diberi kewenangan dalam membuat keputusan agar permasalahan yang dihadapi oleh pengikut dan rakyatnya dapat diselesaikan dengan bijak. Misalnya, kebijakan mengenai kewajiban guru memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sebagaimana terdapat pada pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 2005; (1) pemerintah memberikan kesempatan kepada guru yang belum sarjana mengikuti sertifikasi pendidik dengan ketentuan guru tersebut telah berusia 50 tahun ke atas, pengalaman kerja setidaknya 20 tahun dan golongan IV/A; (2)  menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 31 Desember 2015 semua guru telah memenuhi kualifikasi akademik sarjana/D-IV. Faktanya, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik sarjana/D-IV, dan pemerintah tidak memberhentikan mereka guna memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan di satuan pendidikan. Pemerintah yang bijaksana mempertahankan keberadaan mereka untuk tetap mengajar dengan menerbitkan rancangan peraturan presiden, antara lain termuat dalam pasal 2 (1) bahwa (a) guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV tetapi telah bersertifikat  pendidik untuk tetap mengajar, dan tidak diwajibkan memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV; (b) guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV namun belum bersertifikat pendidik untuk tetap mengajar; dan (c) guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV dan belum bersertifikat pendidik untuk tetap mengajar. Guru sebagaimana terdapat pada pasal 2(1b,c) di atas, dalam melaksanakan tugasnya didampingi Koordinator Penilai Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang ditugaskan sampai guru yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik yang diharuskan. Penjelasan di atas membuktikan bahwa sebuah permasalahan sesulit apapun dapat diselesaikan dengan bijaksana jika dikembalikan kepada hati nurani dan etika hukum. Pemerintah yang bijaksana seperti itulah yang diharapkan masyarakat, bukan pemerintah yang hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan diri dan pemerintahnya semata. 

Semestinya program rasionalisasi PNS dapat dilakukan secara bijaksana sebagaimana pemerintah menghadapi persoalan guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik di atas. Tidak bijak dengan cara memberhentikan mereka dengan memberi pesangon yang dibayar sekaligus sebagai modal usaha, karena mereka umumnya sudah tua, secara moral memerlukan penghargaan yang tidak semata-mata berbentuk material atau uang, melainkan penghargaan berupa moralitas atas jasanya. Menurut penulis, sebaiknya kebijakan mengurangi jumlah PNS berjalan secara alamiah melalui mekanisme pensiun, ibarat sebuah metapora, “Membersihkan dan mengurangi air dalam galon atau wajana dengan cara membuat lobang kecil agar air menetes ke luar sedikit demi sedikit. Apabila bermaksud untuk menambah jumlah air, maka air yang dimasukkan kemudian adalah air bersih dan terjamin kualitasnya”, artinya, biarlah PNS tersebut berhentikan karena alasan mereka menjalani pensiun, dan pengangkatan PNS baru lebih diperketat lagi, penerimaan PNS baru harus bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), agar pada saatnya nanti kita memiliki jumlah pegawai yang cukup sekaligus memiliki kepribadian; jujur, visioner, inspiratif, inovatif, kreatif, cakap, dan berdisiplin tinggi (Penulis, Dosen FKIP Untan)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Tuna Rungu di Era Modern

Pemeringkatan Perguruan Tinggi

Air dan Kepemimpinan

Kepemimpinan Para Pembisik

Mewujudkan Kebahagiaan Tanpa Batas