Publikasii Ilmiah Guru

Opini Ilmiah


Senin, 13 Juli 2015 - 09:57:25 WIB | dibaca: 963 pembaca


Oleh: Aswandi
 
PERATURAN dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini tentang jabatan fungsional guru pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, diantaranya melaksanakan publikasi ilmiah dengan angka kredit (ak):(1) makalah pemrasaran dalam forum ilmiah, sebesar: 0,2 ak; (2) laporan hasil penelitian, sebesar: 1-4 ak; (3) makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran, sebesar: 2 ak; (4) artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, sebesar: 1,5-2 ak; (5) artikel di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, sebesar: 1- 2 ak; (6) buku pelajaran, sebesar: 1-6 ak; (7) modul dan diktat, sebesar: 0,5-1,5 ak; (8) buku pendidian sebesar: 1,5-3 ak; (9) karya terjemahan sebesar: 1 ak; dan (10) buku pedoman guru, sebesar: 1,5 ak.

Publikasi ilmiah dan besaran angka kreditnya sesuai dengan jenjang kepangkatan/golongan, yakni: (1) dari III/B ke III/C sebesar 4 ak; (2) dari III/C ke III/D sebesar 6 ak; (3) dari III/D ke IV/A sebesar 8 ak; (4) dari IV/A ke IV/B sebesar 12 ak; (5) dari IV/B ke IV/C sebesar 12 ak; (6) dari IV/C ke IV/D sebesar 14 ak; (8) dari IV/D ke IV/E sebesar 20 ak. Dan guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, ruang IV/C yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, ruang IV/D wajib melaksanakan presentasi  ilmiah. Penulis tambahkan, bahwa karya tulis ilmiah dapat ditulis bersama. Adapun pembagian angka kreditnya; Penulis Utama (PU) dan Penulis Pembantu (PB), prosentase diatur sebagai berikut; (1) 2 orang penulis; 60% PU dan 40% PB; (2) 3 orang penulis; 50% PU dan @ 25% PB; (3) 4 orang penulis; 40% PU @ 20% PB. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 orang.

Permen PAN No. 16/2009, juga mengatur sanksi hukum, yakni “guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit dalam menulis karya ilmiah diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan menggunakan Penetapan Angka Kredit (PAK) tersebut”. Diwacanakan, ada batas waktu maksimal bagi guru harus naik pangkat, apabila telah mencapai batas waktu maksimal tersebut belum juga naik pangkat, maka guru tersebut memperoleh sanksi administratif.

Para guru dan organisasi profesi PGRI, mempertanyakan kenapa keharusan meneliti, menulis dan publikasi ilmiah yang bukan merupakan tugas utama seorang guru (mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah) sebagaimana terdapat pada UU RI No. 14/Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjadi dasar bagi pengembangan karir guru dan bagi sebagian guru ketentuan tersebut sangat menyulitkan, memberatkan atau menghambat pengembangan karier mereka.

Ketentuan sebagaimana terdapat pada Permen PAN dan RB No. 16/Tahun 2009, Juklak No. 03/V/PB/2010, dan Nomor 14/Tahun 2010 dan Juknis Nomor 35/tahun 2010, justru menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan keprofesional guru Indonesia sebagaimana diharapkan. Jika ada pihakyang ingin menolak ketentuan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditinya ini, menurut penulis karena mereka kurang memahaminya, dan sikap negatif terhadap ketentuan tersebut ternyata ketakutan yang diciptakan sendiri, dan mereka harus berani keluar dari zona ketakutan itu secepatnya. Penulis berkeyakinan, apabila mereka memahami esensi atau hakikat dari ketentuan ini, mereka akan mendukungnya.

Ratusan ribu guru Indonesia terhambat naik pangkat/golongan dari IVA ke IV/B karena alasan kurang mampu menunjukkan bukti publikasi ilmiah, Jawabnya “YA”. Pertanyaannya adalah kenapa guru kurang mampu menulis, meneliti dan mempublikasikan karyanya?. Pertanyaan tersebut yang mesti harus dijawab, bukan mencari alasan pembenar atas nama undang-undang, dimana dikatakan menulis, meneliti dan publikasi ilmiah tidak menjadi tugas utama seorang guru. Di saat negeri ini sedang giat-giatnya membangun profesi guru Indonesia (profesional, bermartabat dan sejahtera), mendengat dan membaca statemen seperti itu terasa aneh/ganjil.   

Penulis mencoba mengidentifikasi masalah kurangnya kemampuan menulis, meneliti dan publikasi ilmiah; (1) dampak belum terbangunnya literasi menulis dan meneliti di kalangan guru karena menulis belum menjadi kebiasaan dan kebutuhan, kurangnya perhatian pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak penyelenggara pendidikan, terbukti kurang dan bahkan tidak ada diklat dan dana untuk kegiatan pengembangan profesional ini; (2) kurangnya pemahaman guru dan organisasi profesi guru tentang esensi atau hakikat tugas utamanya; (3) media publikasi ilmiah bagi guru sangat terbatas; (4) perbedaan persepsi mengenai publikasi ilmiah pada pihak yang diberi tanggung jawab sebagai penilai publikasi ilmiah guru yang belum tuntas; (4) kurang serius pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota dalam menilai publikasi ilmiah guru, dibuktikan dari belum terbentuknya tim penilai angka kredit.

Literasi menulis sebagai sebuah ketrampilan harus dibangun dari sejak dini melalui kegiatan menulis. Seorang anak dibiasakan untuk menuliskan apa saja yang dipikirkan dan diketahuinya, dan jangan menuntut kesempurnaan tulisan dan kebenaran tata bahasa sehingga membuat mereka justru tidak menulis. Ajari mereka menghargai karya tulisnya sebelum menuntut orang lain menghargainya.

Kepada guru diberikan pemahaman bahwa 7 (tujuh) tugas utamanya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang guru memerlukan riset, dan reseach base teaching sangat penting dalam pembelajaran inovatif dan kreatif.
Richardson menyatakan, bahwa; ”Jika kita ingin para guru mengadopsi sesuatu yang baru, maka kita harus memberi waktu kepadanya untuk merefleksi teori tentang bagaimana peserta didik belajar atau memperoleh informasi. Para guru berfungsi sebagai reflective practitioner, researcher dan melaksanakan action research, demikian Bracey dalam artikelnya berjudul ”Teachers as Researchers” pada Phi Delta Kappan, edisi Januari 1991.

Melalui kesadaran sebagai peneliti berarti menciptakan budaya profesi guru yang bermutu, demikian Kinchelo (2014) dalam bukunya “Teacherr as Reseachers”. Seorang guru selalu berusaha sendiri menemukan permasalahan dalam proses pembelajaran yang membutukan penyelesaian secepatnya dan apa yang harus dilakukannya guna peningkatan mutu pembelajaran khususnya dan pendidikan umumnya. Untuk maksud tersebut, pakar penelitian menyarankan agar guru diberi kemampuan dan ketrampilan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dan pemerintah menetapkan penilaian jabatan fungsional unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kegiatan publikasi ilmiah hanya mengakui hasil penelitian tindakan kelas, bukan hasil jenis penelitian lainnya.

Alasan lain, mengapa mesti PTK, karena siklus penelitian tindakan kelas yang terdiri dari; perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi merupakan implementasi langsung dari tugas utama seorang guru.
Selain itu, media publikasi karya ilmiah guru sangat terbatas. Namun, hal ini dapat diusahakan dengan mengharuskan setiap sekolah memiliki jurnal ilmiah, dan pemerintah mendorong budaya meneliti dan menulis di kalangan guru.
Sementara perbedaan persepsi mengenai publikasi dan karya tulis ilmiah guru segera diselesaikan melalui berbagai kegiatan diskusi dan pembelajaran bersama.

Pemerintah, dan pemerintah daerah harus memiliki komitmen meningkatkan profesionalisme guru, antara lain melalui kegiatan penulisan karya ilmiah. Komitmen tersebut dibuktikan dari terbentuknya tim penilai angka kredit yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas tinggi. Semua itu memerlukan dukungan moral dan pendanaan yang cukup (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Ketua BAP S/M Kalbar)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Korban Salah Didik

Calon Guru Bersertifikat Pendidik

Membumikan Pendidikan

Mutu atau Mati

Plagiat di Perguruan Tinggi