Pendidikan Terjebak Formalisme

Opini Ilmiah


Selasa, 22 September 2015 - 16:04:18 WIB | dibaca: 769 pembaca


Oleh: Aswandi
 
Dikatakan, “kualitas pendidikan kita dari tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi belum memuaskan, selalu berada pada kisaran lima terendah. Padahal sudah banyak usaha dilakukan dan banyak dana dihabiskan untuk memperbaiki kualitas pendidikan ini. Kunci perbaikan kuliatas belum banyak tersentuh, bahkan kebijakan dan program pendidikan yang dilakukan pemerintah memperparahnya, yakni kentalnya formalisme dalam pengelolaan pendidikan di negeri ini”, demikian Johanes Eka Priyatna (Kompas, 18 Mei 2015).

Faktanya, setiap kegiatan tuntutan pencapaian daya serap anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan jauh lebih penting dari esensi atau tujuan kegiatan itu sendiri. Seorang teman di Kemendikbud berseloroh, “Tiada Hari Tanpa Daya Serap”, semestinya ada program studi daya serap dan semua pegawai di lingkungan Kemendikbud wajib mengikutinya dan lulus”.

Dalam Naskah Program Pembangunan Nasional dan RPJMN ditetapkan Angka Partisipasi (akses) Perguruan Tinggi dengan target yang cukup tinggi. Untuk mencapai target tersebut pemerintah memperbesar daya tampung melalui pemberian mandat program studi baru tanpa memperhatikan kesiapan dan keterbatasan sebuah perguruan tinggi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, sekarang banyak program studi yang tidak memenuhi rasio dosen/mahasiswa terancam dicabut izin operasionalnya, belum lagi persoalan atau nasib para dosen PTN baru yang semulanya berstatus PTS belum jelas.  

Seorang peneliti lebih disibukkan menyiapkan bukti adminstrasif perjalanan dinas seperti surat tugas, bill hotel, berbagai kwitansi belanja ATK dan transportasi ketimbang mencari data terkait indikator yang sedang diteliti dan/atau kegiatan analisis data penelitian, mengharapkan sertifikat dalam sebuah seminar jauh lebih diutamakan dari pada berdiskusi atau memperdebatkan gagasan nara sumber dan peserta seminar lainnya yang tidak penulis temui ketika mengikuti seminar internasional di luar negeri, seorang calon guru besar (profesor) dibatalkan usulannya hanya karena angka kredit kurang 0,4 dari yang diperlukan dan hanya gara-gara menggunakan gaya selingkung yang berbeda saat menuliskan kutipan, sebuah karya tulis ilmiah seorang doktor alumnus perguruan tinggi ternama dibatalkan.

Ijasah palsu dan bodong yang marak beberapa waktu lalu bukti lain dari jebakan formalisme di dunia pendidikan. Masih ditemukan modus operandi lainnya, seperti dosen yang dikenal pemalas memberikan kuliah, memberi nilai tinggi atau sempurna (A) kepada hampir semua mahasiswanya dengan alasan agar mahasiswanya tidak protes atas kemalasannya, celakanya mahasiswa/i yang sangat pragmatis itu menerima perlakuan tidak terpuji dosennya, sudah menjadi pengetahuan publik sekalipun tidak memberi kuliah, Daftar Hadir Kuliah (DHK) dan jurnal perkuliahan ditandatangani, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) justru marak dilakukan oleh dosen dan mahasiswa (Kompas, 22April 2015).

Sedikit bukti, penulis tambahkan, karena target Propenas dan RPJMN, Kurikulum 2013 lahir dalam kondisi prematur sehingga implementasinya tidak berjalan efektif. Akhir-akhir ini penulis temukan dalam upaya mempercepat peningkatan peringkat IPM diselenggarakan program “Asal Sekolah” dan Obral Sertifikat Kesetaraan.

Dalam jumlah yang cukup besar (46%), guru di Kalbar belum memenuhi kualifikasi akademik sarjana, sementara batas waktu pemenuhan kualifikasi akademik tersebut tinggal tiga bulan ke depan, tepatnya 31 Desmber 2015, dampaknya tidak sedikit para pendidik mendapatkan ijasah melalui jalan pintas dari sebuah program illegal, demikian pula ketentuan linearitas ijasah sarjana bagi guru, dampaknya ada pihak mengambil kesempatan dalam kesempitan yang tidak diatur dalam perundang-undangan melalui program penyetaraan singkat, yakni hanya tiga semester mereka menjadi seorang sarjana.

Uraian di atas membuktikan bahwa pemenuhan dokumen dan peraturan yang bersifat formalisme diyakini jauh lebih penting dari pada pencarian makna  pendidikan/pembelajaran, riset dan pengabdian berkualitas, beradab dan bermartabat. Dan penulis menyebutnya, “Pendidikan telah terjebak formalisme”, ibarat membuktikan sebuah kebenaran cukup di atas selembar kwitansi dimana makna, kejujuran dan kreativitas telah dikorbankan untuk sebuah formalisme. Semestinya gejala penyakit sosial “Kredensial” ini yang secara jelas menjadi pemicu rusaknya sebuah peradaban dan pangkal bencana sosiologis ini harus dilawan secara bersama-sama tidak dibiarkan karena ada diantara kita sudah merasa nyaman dengan kondisi ini.
Seharusnya kita malu kepada Soichiro Honda seorang pengusaha otomotif dunia, dikenal melalui statemennya, “Yang dilihat orang pada kesuksesan saya hanya 1%, tetapi apa yang tidak mereka lihat dari saya adalah 99%, yaitu kegagalan-kegagalan saya”.

Saat diwawancara beliau mengatakan, “Saya tidak terkesan pada diploma (ijazah atau sertifikat) karena kertas-kertas itu tidak mengenyam asam-garam praktik. Saya memasuki sekolah teknik tapi dikeluarkan. Saya hanya menghadiri kelas-kelas yang saya inginkan dan tidak mengikuti ujian akhir. Kepala sekolah memanggil saya dan memberi tahu bahwa saya harus keluar. Saya katakan padanya bahwa saya cuma tak ingin diploma atau ijasah. Di negeri kami, nilai kertas-kertas itu tidak lebih berharga dari tiket bioskop. Tiket dapat menjamin kita bisa masuk sekalipun seorang jenderal bintang lima menjaga pintunya. Sedangkan selembar diploma atau ijasah tidak menjamin apa-apa”.

Fenomena formalisme dalam dunia pendidikan yang merasuki bangsa ini dengan mudah dijelaskan, dan dengan mudah pula dicegah jika ada komitmen bersama untuk itu. Kembalikan semua kepada esensi atau hakikat pendidikan, yakni membangun jiwa dan kesadaran, mencapai kedewasaan, dan memanusiakan manusia melalui proses pendidikan/pembelajaran, riset dan pengabdian yang benar dan baik atau efektif dimana: input, proses dan output/outcome learning berjalan secara sinergis (Penulis, Dosen FKIP Untan)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Negeri “Seolah-Olah”

Proses Menjadi Seorang Pemimpin

Menjadi Seorang Bupati

Malu pada Semut

Kemerdekaan dan Pendidikan