Pendidikan Konsensus Politik

Opini Ilmiah


Kamis, 10 April 2014 - 09:09:42 WIB | dibaca: 1252 pembaca



PENDIDIKAN diyakini menjadi pintu masuk atau gerbang menuju perubahan dan kemajuan sebuah bangsa. Dibanyak negara, terutama di negara maju, kemajuan bidang pendidikan menjadi pengungkit bagi kemajuan bidang-bidang lainnya. Namun bagi bangsa Indonesia, terjadi paradox, dimana prediktor pendidikan belum menjadi faktor pengungkit, faktanya, baik di Indonesia maupun di provinsi Kalbar,  pembangunan bidang pendidikan tidak berjalan linear dengan bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi mengalami kemajuan atau peningkatan, sementara pembangunan bidang pendidikan tetap saja jalan di tempat. Berdasarkan tesis di atas, berarti ada yang salah dalam pembangunan bidang pendidikan di era otonomi selama ini.   

Edward B. Fiske (1998) dalam bukunya “Decentralization of Education” menyatakan bahwa di era otonomi pendidikan, pendidikan adalah konsensus politik dimana pendidikan dan politik memiliki hubungan simbiotik-mutualitistik atau diantara keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain.

Pendidikan, khususnya pengajaran bermuatan politik karena berfungsi; (1) mempersatukan nilai-nilai bangsa; (2) sumber kekuatan politik; (3) wahana untuk menggunakan kekuasaan; dan (4) senjata politik.

Bank Dunia telah mengamati cukup lama dan akhirnya menyimpulkan bahwa pendidikan sangatlah bersifat politik karena mempengaruhi mayoritas masyarakat, melibatkan semua tingkat pemerintahan, hampir selalu menjadi komponen terbesar dalam anggaran belanja negara dan menyedot subsidi yang sangat besar.

Jika pendidikan telah bermuatan politik, sudah semestinya setiap upaya mencari jalan bangaimana sistem pendidikan diorganisir dan dikelola juga sesungguhnya merupakan kegiatan politik. Cumming dan Riddell memberikan ilustrasi bahwa berbagai upaya memperbaiki sistem pendidikan sering terjadi tawar menawar (bargaining position), sering kali ada konflik kepentingan diantara pemimpin politik. Keputusan dan kebijakan pendidikan pada akhirnya menjadi urusan politik.

Sejak lama penulis mempelajari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dari proses pembelajaran tersebut, sedikit demi sedikit terungkap bahwa penyelenggaraan pendidikan di negeri dipengaruhi atau terkait erat dengan konsensus politik. Dapat diasumsikan bahwa kemunduran bidang pendidikan selama ini adalah dampak dari lemahnya politik pendidikan, antara meliputi aspek regulasi, budget dan control bidang pendidikan. Peraturan dan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan sangatlah kurang. Jika pun ada undang-undangnya, peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan undang-undang tersebut belum ada, sebuah contoh kecil untuk melaksanakan UU RI NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, praktisi pendidikan harus menunggu cukup lama peraturan pemerintahnya sebagai petunjuk pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Contoh lain, kualifikasi dan sertifikasi guru terlambat dilaksanakan, tidak sesuai skenario waktu sebagaimana termuat dalam perundang-undangan karena terkendala yang sama, yakni belum ditetapkan peraturan pemerintah dan keputusan menteri terkait hal tersebut.

Prof. Dr. Hadari Nawawi, tokoh pendidikan Kalbar membagi pengalamannya kepada penulis saat beliau menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengenai sulitnya melahirkan undang-undang tentang pendidikan. Beliau mengatakan seringkali pembahasan undang-undang bidang pendidikan yang semestinya telah diagendakan untuk dibahas, namun tertunda dan dibatalkan karena ada draf undang-undang lain yang pandang jauh lebih penting dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi untuk segera dibahas, akhir draf undang-undang pendidikan dikorbankan.

Di bidang lain, Amandemen UUD RI dimana salah satu pasalnya memuat tentang kewajiban negara atau pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD telah terbukti menjadi dinaminasor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan kemampuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturantersebut menjadi satu indikator penting dalam menilai keberhasilan atau kesuksesan sebuah pemerintahan/kepala daerah, demikian sebaliknya.

Contoh lain, UU RI NO. 14/2005 tentang Guru dan Dosen memuat pasal tentang kualifikasi dan kompetensi guru yang berdampak langsung pada penyediaan anggaran dari sumber APBN tidak kurang dari 70% setiap tahunnya. Profesi guru yang selama ini dilecehkan oleh sebagian masyarakat, setelah ditetapkannya UU guru dan Dosen tersebut berubah menjadi sebuah profesi yang sangat dihormati, diminati dan didambakan oleh sebagian besar anak-anak cerdas di negeri ini.
Kelemahan lain di bidang pendidikan selama ini adalah lemahnya pengawasan, lebih khusus lemahnya pengawasan dalam pembelajaran.

Sumber permasalahan yang menyebabkan mundur dan tertinggalnya pembangunan bidang pendidikan di Indonesia selama ini semakin jelas, ternyata terkait erat dengan fungsi Dewar Perwakilan Rakyat, yakni; legislasi, budget/anggaran, dan pengawasan yang akan dipilih nanti.  

Penulis berkeyakinan bahwa semua kita penghuni negeri ini ingin hari esok lebih baik dari hari kemaren, ingin menikmati kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, Pemilu 2014 ini adalah sebuah  momentum penting dan strategis yang harus diselenggarakan secara berkualitas dan diawasi dengan penuh rasa tanggung jawab agar para pemilih cerdas secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dapat melaksanakan haknya.

Melalui pemilu tersebut kita memilih anggota legislatif yang memiliki akhlakul karimah, memiliki kemampuan memahami dan menyelesaikan segala permasalahan dan peduli terhadap keperluan masyarakatnya. Kemudian setetah kita memilih wakil rakyat yang akan mewakili kita di DPR RI/DPRD, kita kembali memilih presiden RI sebagai kepala pemerintahan di negeri ini.

Karena pentingnya pemilu ini dalam mewujudkan sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat, maka semua rakyat Indonesia harus bersungguh-sungguh dan proaktif melaksanakannya, apalagi peristiwa ini jarang terjadi, lima tahun sekali kita (rakyat) diperlakukan secara sama, maka gunakanlah kesempatan baik ini untuk memilih wakil rakyat dan presiden sesuai hati nurani kita, dan jangan mau dipengaruhi oleh siapapun sekalipun mereka memberi upeti, baik berupa uang maupun barang, karena menerima suap seperti itu berdosa dan dilaknat oleh Allah Swt. Selain itu jangan golput, sempatkan datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya, jika setelah dibilik suara, masih saja ragu siapa yang harus dipilih, maka cobloslah calon wakil rakyat sebanyak-banyaknya sekalipun akhirnya suara anda tidak syah, hal tersebut akan jauh lebih bermakna dari pada golput atau kertas suara tidak dicoblos. Ingat, pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan sering kali terjadi kertas suara yang kosong atau tidak dicoblos itu digunakan oleh tikus-tikus pemilu, merusak dan menghianati bangsa ini. Tentu para pemilih tidak mau digolongkan ke dalam kelompok perusak dan penghianat bangsa ini (Penulis: Aswandi - Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Pemimpin Pemecah Masalah

Kembali pada Keluarga

Petunjuk Penulisan Artikel Penelitian / Jurnal Elektronik di Lingkungan UP4I - FKIP Untan

Bersatu Berjuang Menang

Sekolah Tanpa Kertas