Pendidikan Indonesia Gawat Darurat

Opini Ilmiah


Senin, 29 Desember 2014 - 16:59:04 WIB | dibaca: 1357 pembaca



Oleh: Aswandi
 
DI hadapan kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se Indonesia, bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan atau kondisi klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis secepatnya guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan lebih lanjut, artinya pendidikan Indonesia sedang sakit keras dan segera penyembuhan.

Memperkuat pernyataannya, beliau mengemukakan beberapa data mengenai hasil buruk yang dicapai dunia pendidikan Indonesia, diantaranya; (1) sebanyak 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan; (2) nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal standar kompetensi guru seharusnya 75; (3) Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara pada pemetaan kualitas pendidikan; (4) pemetaan pendidikan tinggi Indonesia berada di peringkat 49 dari 50 negara yang diteliti; (5) pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64 dari 65 negara yang dikeluarkan oleh PISA pada tahun 2012 dan selama 12 tahun terakhir cendrung stagnan; (6) Indonesia adalah negara yang pendidikannya diwarnai aksi suap-menyuap dan pungutan liar berada pada peringkat 103 dunia; (7) dalam dua bulan terakhir ini angka kekerasan yang melibatkan siswa di Indonesia mencapai 230 kasus, dikutip dari Kompas, 1 Desember 2014).

Penulis menambahkan, pendidikan Indonesia belum menjadi faktor pengungkit bagi  pembangunan bidang lainnya, seperti ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Uraian di atas, menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia sedang sakit keras. Ini berarti ada yang salah dalam mengurus pendidikan Indonesia selama ini atau kita sedang menyibukkan diri merusak bangsa ini. Orang bijak mengatakan, “Cara terbaik merusak bangsa adalah membayar mahal (20% APBN danAPBD) usaha kurang bermanfaat dan membayar mahal tenaga kurang professional atau underqualified”.  Kata bijak tersebut mengingatkan, barang kali ada diantara kita yang selama ini merasa dan dipercaya mengurus pendidikan ini, berarti tanpa disadari telah menjadi bagian perusak bangsa ini. Semestinya mereka diminta pertanggung jawabannya  Setidaknya tanggung moral atau merasa bersalah dan malu kepada masyarakat bahwa selama ini tidak beres atau tidak becus mengurus pendidikan. Disamping itu, kondisi gawat darurat ini mengharuskan kita melakukan penanganan pendidikan secara lebih cepat dan sungguh-sungguh tanpa meninggalkan pijakan teoretik dan metodologis sebagaimana dilakukan oleh Finlandiadi di fase awal perubahan pendidikan di negerinya. Mengapa ini harus penulis tegaskan, karena diawal memerintah negeri ini, bapak Joko Widodo selaku presiden sering kali mengatakan tidak senang yang bersifat teoritis, maunya langsung kerja, artinya lebih senang sesuatu yang bersifat pragmatis-behavioristik, termasuk di bidang pendidikan, sebagaimana meributkan Ujian Nasional dan menggantinya dengan Evaluasi Nasional, padahal persoalan keterpurukan pendidikan Indonesia selama ini karena praktek penyelenggaraan pendidikan itu telah tercabut dari akar filosofisnya, khususnya filosofis sains.  

Paradigma sains yang telah mengalami perubahan pesat sekarang ini belum dipahami oleh sebagian besar teorisi dan praktisi pendidikan, hal ini berakibat pola pikir (mindset) mereka belum mengalami perubahan. Itulah sebabnya ketika diharapkan pada sebuah isu perubahan, justru mereka takut, menolaknya, dan bahkan mundur ke belakang. Dan pembiaran atas kesalahan filosofis dalam pendidikan dan pembelajaran selama ini menjadi bukti nyata ketidakberdayaan pendidikan Indonesia.

Bapak menteri, dalam banyak kesempatan mengajak bangsa ini belajar mengurus pendidikan ke Finlandia, sebuah negara yang telah berhasil melakukan perubahan di bidang pendidikan hanya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun saja, dan sekarang negara tersebut tercatat sebagai negara terbaik mutu pendidikannya di dunia. Beberapa langkah mereka lakukan; Pertama, mengkaji ulang dasar teoretik dan metodologi pendidikan; Kedua, peningkatan melalui pembentukan jaringan dan pengaturan sendiri; Ketiga hingga sekarang, penguatan efisiensi struktural dan administrasi, dikutip dari Pasi Sahlberg (2014) dalam bukunya “Finnish Lessons”.
Pakar perubahan lainnya, Chaster  and John menyampaikan pendapat senada bahwa setiap kali melakukan perubahan, maka yang pertama harus dilakukan adalah menata kembali sistem kelembagaan melalui regulasi yang tersusun atas dasar naskah akademik yang secara teoretik dan metodologis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemunduran pendidikan Indonesia menurut pengamatan penulis, selain tidak berpijak pada pondasi filosofis yang kuat, juga akibat lemahnya aspek hukum pendidikan.

Pendapat lain, John Hattie, dari Visible Learning Lab, University of Auckland, New Zealand, di tahun 2007 mereview  56.000 riset tentang perbaikan mutu pendidikan, akhirnya menyimpulkan bahwa mutu pendidikan dipengaruhi oleh; guru sebesar  50%,   kurikulum sebesar 45%, dan pembelajaran sebesar 43%.
Persoalan guru sangat kompleks di Indonesia. Pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholder harus memiliki persepsi yang sama dalam melihat persoalan guru Indonesia, jangan seperti sekarang ini, mereka memiliki persepsi yang berbeda, misalnya pemerintah mengatakan persoalan utama guru di Indonesia adalah disparitas, sementara pemerintah daerah mengatakan persoalan utama guru adalah jumlahnya kurang.

Selanjutnya, kurikulum memiliki kontribusi sangat besar terhadap perbaikan mutu pendidikan. Terlepas dari kelemahan yang ada, menurut penulis kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baik untuk mengobati penyakit pendidikan di negeri ini. Namun sayangnya pemerintah justru menunda dan membatasi penerapannya hanya alasan bersifat teknis. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat harus mulai melakukan revolusi mental terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menyuruh orang lain.

Selain guru dan kurikulum, pembelajaran memiliki kontribusi ketiga dalam perbaikan mutu pendidikan. Terdapat empat faktor penting yang sangat berpengaruh dalam mutu pembelajaran, yakni; (1) memperhatikan kontrol diri belajar siswa (self-reported grades) karena berpengaruh sebesar 1,44%; (2) providing formative evaluation, sejenis ulangan harian, terbukti memiliki kontribusi sebesar 90%. Jika berharap hasil belajar baik, maka evaluasi formatif harus berjalan efektif sehingga kita tidak perlu lagi meributkan Ujian Nasional (UN). Apa mereka lupa bahwa UN adalah satu cara mengukur ketuntasan belajar (mastery learning) siswa yang seharusnya telah teramati melalui eevaluasi formatif dan memperoleh remediasi setiap harinya; (3) perilaku dalam kelas (classroom behavioral) berpengaruh sebesar 80% terhadap mutu pembelajaran. Setiap orang harus memiliki kebebasan pembelajaran (freedom of learning). Hanya di alam yang penuh kebebasan si belajar dapat mengungkapkan makna yang berbeda dari hasil interpretasi terhadap segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Dan kebebasan menjadi unsur yang esensial atau penentu dalam lingkungan belajar; dan (4) umpan balik (feedback) pembelajaran berpengaruh sebesar 73%. Untuk itu program remediasi harus dilakukan secara efektif sesuai permasalahan pembelajaran dan diberikan secara tuntas  (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Kasih Sayang Ibu

Memilih Rektor Tepercaya

Diminta Kembali Menjadi Rektor

Memulai Perubahann

Guru Indonesia