Pemilu Menguji Integritas

Opini Ilmiah


Senin, 11 Agustus 2014 - 12:20:14 WIB | dibaca: 409 pembaca



Foto: Patung Liberty Jepang

Oleh: Aswandi
 
INTEGRITAS dimaknai sebagai sesuatu yang tidak terbagi, kokoh, terpadu, tidak mengalami kerusakan, mempunyai prinsip moral, etika yang tinggi dan bersifat menyeluruh atau utuh”, demikian Henry Cloud (2007) dalam bukunya “Integrity” dan Stephen L. Carter (1999) dalam bukunya “Integrity” dan John Maxwell (2001) dalam bukunya “The Right to Lead”.

Mahatma Ghandi mengatakan “integritas adalah kesatuan yang tak terbagi-bagi, seseorang tak dapat mengatakan hal benar di satu bagian dari kehidupannya, sementara dia sibuk melakukan hal-hal yang salah di bagian lain manapun dari kehidupannya”.

KPK mendefinisikan integritas; (1) kesatuan yang kuat antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dilakukan dengan hati nurani; (2) bersatunya antara kejujuran, konsistensi, dan keberanian untuk melakukan tindakan tanpa kompromi.

Integritas berfungsi sebagai penghubung berbagai kekuatan yang membuat kehidupan kita menyeluruh dan hidup, bukan terpisah-pisah dan mati”, dikutip dari Parker J. Palmer (2009) dalam bukunya “The Courage to Teach”.

John F. Kennedy mengatakan; “Ketika suatu hari nanti pengadilan tinggi sejarah mengadili kita masing-masing, mencatat apakah dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini, kita penuhi tanggung jawab kita. Sukses atau gagal kita akan diukur dari jawaban kita terhadap empat pertanyaan utama, satu diantara pertanyaan utama tersebut adalah; “Apakah kita benar-benar telah memiliki integritas”, dikutip dari John c. Maxwell (2003) dalam bukunya “Quality a Leader”.

Jadi, integritas itu merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh seseorang dan/atau suatu kelompok manusia dengan kemanusiaannya menjadi pembeda dari makhluk-makhluk lainnya.

Sebuah agenda politik, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang bertujuan memilih anggota legislatif dimana sudah ditetapkan hasilnya dan memilih presiden/wakil presiden RI ke-7 yang hasilnya menunggu keputusan Mahkamah Konsitusi telah menjadi instrumen penting untuk menguji integritas banyak orang atau banyak pihak di negeri ini, seperti integritas presiden/wakilnya, calon presiden/wakilnya, para menteri, gubernur, bupati/wali kota, TNI/Kepolisian dan para purnawirawan, kaum intelektual atau akademisi, media baik cetak maupun elektronik, lembag politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga survei, hingga rakyat pada umumnya.

Dari peristiwa pemilu 2014 ini, masyarakat telah menilai mutu integritas presiden/wakilnya, para menteri dan pejabat tinggi lainnya, gubernur, bupati/wali kota selaku penyelenggara pemerintahan yang dituntut harus nsietral.  

Calon presiden/wakilnya sebagai peserta pemilu beserta tim sukses dan para relawannya juga diuji integritasnya. Apakah proses mereka menjadi presiden RI dilalui secara langsung, bebas, rahasia dan jujur atau sebaliknya. Demikian pula TNI/Kepolisian ditutut netralitasnya. Namun pemilu kali ini memberikan pendidikan dan pembelajaran politik yang kurang baik dengan dipertontonkannya saling hujat dan bicara tidak santun diantara para purnawirawan dari dua kubu calon presiden, sangat disesalkan.

Kaum intelektual atau akademisi yang semesti menjadi pilar penjaga kebenaran terbukti tidak lulus ujian integritas dimana pikirannya sudah terkoptasi sejak awal sehingga apapun yang dipikirkannya, dituliskan, diucapkannya dan dilakukannya sudah bias. Jangan heran, dulupun perpolitikan ini diwarnai penghianatan kaum intelektual, Lembaga survei yang semestinya memberikan informasi secara valis, ternyata diantara mereka ada yang bekerja atas dasar pesanan seperti tukang.

Media tidak bisa dipisahkan dengan politik dan kekuasaan. Ishadi SK (2014) dalam bukunya ”Media dan Kekuasaan” menegaskan bahwa media yang tadinya digunakan untuk kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa, beralih fungsi menjali alat kekuasaan. Ishadi menyakini bahwa jurnalispun tidak sepenuhnya merdeka. Pada pemilu 2014 ditengarai keberpihakan media terhadap calon yang diusungnya sangat jelas. Jangan heran jika pasca pemilu ini, banyak pihak yang telah menjatuhkan talaq tiga terhadap media partisan itu.

Asvi Marwan Adam selaku peneliti LIPI mengatakan bahwa pemilu saat ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya karena penggunaan media sosial sangat intensif dan berlebihan, berdampak timbulnya peran antar media, politik pencitraan, politik hitam dilakukan dalam rangka membela jagonya.

Dampak ikutannya, masyarakat mulai tidak percaya atau berkurang kepercayaannya terhadap media, baik cetak maupun elektronik. Penulis seringkali menyampaikan pesan Aristoteles yakni, ”Sampaikan sebuah kebenaran yang diperlukan untuk kebaikan dengan penuh tanggung jawab”. Namun tampanya pesan seorang filosof tersebut tidak mereka gunakan dalam kerja jurnalis dan akademis.

Ujian integritas sangat dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan, misalnya dalam dunia politik dikenal bahwa pertemanan politik atas dasar kepentingan, mereka bersatu karena adanya kesamaan kepentingan, demikian sebaliknya mereka berpisah karena kepentingan berbeda. Inipun masih ideal, karena faktanya lebih buruk lagi mereka berjuang bukan demi partainya, melainkan demi dirinya sendiri, Oleh karena itu jangan heran diantara mereka satu dapil saling menzalimi.

Demikian pula, banyak organisasi sosial kemasyarakatan menjadi boneka dan pileks sekalipun ia menyebut dirinya bersifat independen,
Lalu apa yang terlihat secara kasat mata dari pengalaman pemilu 2014 yang lalu, setidaknya memberi gambaran secara jelas bahwa Indonesia adalah negara kegelapan disertai atmosfir panas yang tidak saja disebabkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari perubahan iklim dan pemanasan yang berasal dari rumah kaca, melainkan kepanasan yang disebabkan oleh kemarahan semua di mana-mana. Sebuah negeri kegelapan tempat segala macam hantu; hantu politik, hantu ekonomi, hantu hukum, hantu kultur dan hantu sosial yang bergentayangan. Di atas bumi Indonesia mereka berpesta, merayakan segala dosa dan kezaliman yang telah mereka lakukan, dan tidak jarang mereka hingga mabok.   

Yang sering disaksikan adalah ”hantu-hantu politik dan fatamorgana sosial yang di dalamnya kebenaran dipoles kepalsuan, realitas diselimuti ilusi, dan informasi dibungkus manipulasi. Hantu-hantu politik tersebut digerakkan oleh kerakusan dan syahwat/hasrat kekuasaan, cinta dunia dan ketakutan terhadap kematian telah menyeret bangsa ini ke dalam ironi yang begitu memilukan”, demikian Yasraf Amir Piliang (2003) dalam bukunya ”Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial”.

Kita merindukan dan harus mau belajar tentang demokrasi berkualitas yang pernah dicontohkan oleh para politisi Partai Masyumi dan Partai Katolik di tahun 1955 yang lalu. Dapat di maklumi, karena para politisi pada saat itu, seperti Mohammad Natsir dan Kasimo dikenal memiliki integritas yang tinggi, sosok yang sangat sederhana, cerdas, teguh pendirian dan santun dalam berjuang. Pertanyaannya adalah, Apakah politisi seperti itu, masih ada sekarang ini?.

Penulis simpulkan, dua pernyataan Gus Dur masih fenomenal ketika mempotret pemilu 2014, yakni; membela yang bayar dan demokrasi seolah-olah. Sebagian besar masyarakat kehilangan harga diri, tidak lulus ujian integritas dan kekhawatiran lainnya, siapapun presiden terpilih nanti, negeri ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Keadaan ini tidak mustahil membawa bangsa ini menjadi bangsa primitif, kurang beradab dan kurang bermartabat (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Komunitas Pembelajar