Menolak Standarisasi Ujian

Opini Ilmiah


Senin, 17 November 2014 - 08:32:33 WIB | dibaca: 815 pembaca



Foto: Monumen Perjuangan Rakyat Bali

Oleh: Aswandi
 
MENURUT perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di negeri ini, penyelenggara pendidikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselenggarakan secara professional guna menghasilkan output dan outcome pendidikan/persekolahan yang bermutu. Diyakini hanya melalui pendidikan yang berkualitas, hasil pendidikan menjadi faktor pengungkit bagi kebangkitan dan kemajuan bidang-bidang lainnya, dan pada giliran berikutnya bangsa ini dapat mengejar ketinggalannya dari bangsa-bangsa lain, dan bahkan pada saatnya nanti mencatatkan dirinya sebagai sebuah bangsa maju yang beradab dan bermartabat.

Pendidikan bermutu harus didukung oleh setidaknya empat pilar pokok dalam penjaminan mutu pendidikan, yakni; (1) Penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri terkait, dan pengembangan, pemantauan, serta pengendalian Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Badan Standar Nasionl Pendidikan; (2) Pemenuhan SNP pada setiap satuan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan institusi pembina pendidikan Pusat; (3) Penentuan Kelayakan Satuan/Program, yakni pengecekan derajat pemenuhan SNP yang dicapai oleh satuan/program pendidikan melalui penilaian kelayakan satuan/program pendidikan mengacu pada kriteria SNP, sebagai bentuk akuntabilitas publik, akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Masyarakat (BAN S/M) yang implementasinya dilakukan oleh BAP S/M dan UPA S/M; (4) Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan berupa Ujian Nasional (UN), USBN,  Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi kinerja pendidikan oleh Pusat, Pememerintah Provinsi, Pememerintah Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri.

Diyakini bahwa peningkatan mutu dapat dilakukan melalui standarisasi pendidikan. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah menetapkan PP RI No. 19/tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi standar; isi, proses, kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Komitmen terhadap standarisasi pendidikan ini, maka dari waktu ke waktu pemerintah melakukan penyusunan dan penyempurnaan standarisasi semua aspek pendidikan, terakhir ditetapkan Permendikbud No. 49/Tahun2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
Penulis mendengar, ada penyelenggaraan pendidikan dalam system persekolahan di negeri ini yang hanya mengajarkan dan melatih siswanya mengerjakan soal yang terkait mata pelajaran Ujian Nasional.

Penulis sempat mengunjungi sebuah provinsi di negeri ini yang memperoleh nilai ujian nasional tertinggi, jenjang SMP dan SMA. Dengan bangganya kepala sekolah didua sekolah tersebut menjelaskan kiat-kiat mereka mempersiapkan siswanya agar memperoleh nilai ujian nasional sempurna. Maaf, bagi penulis tidak ada yang istimewa dari apa yang mereka lakukan, jika mau kita pun bisa dan penulis tidak tertarik mengadopsinya. Justru yang terpikir oleh penulis cara mereka mendidik siswa untuk memperoleh nilai ujian sempurna seperti itu tidak sesuai dengan kaidah dan landasan pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Benarkah pendidikan bermutu dan bermakna dapat dicapai melalui standarisasi pendidikan.

Tilaar (2006) dalam bukunya “Standarisasi Pendidikan Nasional” menyatakan ketidaksetujuannya seraya mengutip pernyataan Peter Sack bahwa manusia robot akan hadir dari suatu masyarakat yang keranjingan terhadap standar dan kompetensi dalam arti statis.

Ternyata hari tidak semua bangsa setuju adanya standarisasi pendidikan, bahkan setara terang-terangkan  menolak standarisasi pendidikan, terutama standarisasi ujian itu. Alfie Kohn (2009) dalam bukunya “The School Our Children Deserve” menceritakan keresahan para guru dinegera maju akibat dari implementasi standarisasi ujian. Para guru yang dulunya baik, kreatif dan inovatif, pada saat ini setelah diberlakukan strandarisasi evaluasi menjadikan mereka hanya memberi buku teks dan bermacam ragam ulangan atas apa yang telah dihapal dan dilatihkan kepada muridnya. Alasannya sangat sederhana, yakni para guru diminta bertanggung jawab  meningkatkan nilai test dan nilai ujian (UN). Suasana kelas yang sebelumnya kaya dan penuh eksplorasi ide, pemikiran yang luas dan antusias tidak muncul lagi karena ditekan persiapan siswanya dalam menghadapi ujian nasional terstandar itu.

Lauren Resnick mengatakan bahwa ujian terstandar memuat hal-hal yang terpisah dalam menguji pemikiran kritis, analisis dan nalar dalam memecahkan hanya 3 (tiga) persen soal yang membutuhkan pengetahuan konseptual tingkat tinggi, dan hanya 5 (lima) persen menguji ketrampilan berpikir tingkat tinggi sehingga ditemukan fakta bahwa terdapat hubungan statistik signifikan antara nilai ujian terstandar dengan cara berpikir yang relatif dangkal. Kasus di Indonesia dimana nilai ujian nasional tidak dapat memprediksi nilai ujian seleksi masuk perguruan tinggi, semakin jauh dan tidak pasti jika dikaitkan dengan pekerjaan.

Implementasi standarisasi penilaian lebih berorientasi kepada kepentingan penyelenggara dan birokrat pendidikaan, bukan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didiknya agar mereka tumbuh dan kembang secara maksimal. Selain itu, standarisasi ujian sering dilakukan karena alasan efisiensi. Norman Frederiksen seorang pakar pengukuran pembelajaran mengatakan, bahwa “tes yang efisien cendrung menyingkirkan tes yang tidak terlalu efisien sehingga banyak kemampuan penting tidak dievaluasi dan tidak diajarkan”. Linda Mc Neil menambahkan, “Hasil yang terukur bisa jadi merupakan hasil proses pembelajaran yang paling tidak signifikan”.

Ujian terstandar mengabaikan karakteristik sibelajar, tidak mengukur inisiatif, kreatif, imanjinatif, pemikiran konseptual, rasa ingin tahu, usaha, komitmen, etika. Standarisasi ujian tersebut hanya mengukur ketrampilan terpisah, fungsi dan fakta tertentu, aspek pembelajaran yang tidak menarik dan tidak signifikan.

Fenomena penolakan terhadap standarisasi ujian tersebut juga terjadi di sebuah negara dengan mutu atau kualitas pendidikan terbaik di dunia. Misalnya, Finlandia sebagaimana ditulis oleh Pasi Sahlberg (2014) seorang pakar pendidikan dalam bukunya “Finnish Lessons” adalah sebuah negara maju yang “Sedikit melaksanakan ujian, tetapi belajar lebih banyak, sedikit mengajar dan banyak belajar, dan tidak menerapkan Kurikulum yang terstandar secara Nasional”. Ujian nasional terstandar dilarang di negeri tersebut dan diganti dengan cara-cara lain yang lebih cerdas untuk menilai siswa. Keyakinan mereka kompetisi dan ujian eksternal sebagaimana  diselenggarakan oleh PISA yang lebih sering diikuti oleh siswa justru prasyarat meningkatkan mutu pendidikan. Semoga opini ini membangun kedasaran baru untuk selalu memikirkan kembali pendidikan karena kemajuan pendidikan tidak boleh kehilangan daya kritisnya (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Menghormati Pahlawan

Pemimpin Bersama Guru

Pidato Pelantikan Pemimpin

Berguru Kepada Orang Gila

Memilih Kepala Daerah