Menjemur Kolor di Tempat Umum

Opini Ilmiah


Rabu, 16 April 2014 - 08:13:57 WIB | dibaca: 348 pembaca



Dalam sebuah seminar nasional, Yahya Umar selaku pakar penilaian pendidikan di Indonesia dalam satu kesempatan menceritakan pengalamannya ditegur atau disindir oleh seorang menteri yang juga pengurus sebuah partai politik penguasa pada waktu itu.  Berawal dari sebuah penelitian yang dilakukannya menyimpulkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia menempati posisi sangat rendah atau pendidikan di Indonesia kurang bermutu dibanding negara lain. Beliau ingin sekali hasil penelitian tersebut diketahui oleh masyarakat dengan harapan membangunkan kesadaran mereka untuk ikut berpartisipasi dalam memperbaiki dan menyembuhkan bangsa yang sedang sakit ini. Tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya, beliau disindir dan dimarahi dengan satu kiasan jangan anda “Menjemur Kolor di Tempat Umum”. Bapak menteri mengingatkan, apakah sudah kamu pikirkan secara matang dampak politik yang ditimbulkan dari hasil penelitian yang akan anda publikasikan itu. Beliau selaku pimpinan partai politik yang sedang berkuasa sangat khawatit citra partai politik yang sedang berkuasa bisa dirusak dan pemilu yang segera digelar kalah karena publikasi hasil penelitian anda. Akhirnya publikasi itu dibatalkan. Cerita masa lalu di atas mengindikasikan sangat kuatnya intervensi politik di dunia pendidikan, dan menurut penulis intervensi politik terhadap dunia pendidikan pada saat ini semakin menguat, politik benar-benar menjadi raja, hukumpun terkadang tidak berdaya dibuatnya, terlebih lagi uang berkuasa, semua menjadi lumpuh atau mati suri.
   
Kiasan yang sama disampaikan oleh bapak Subur Budi Santoso, seorang pendiri Partai Demokrat saat beliau berkunjung ke daerah ini beberapa waktu lalu. Beliau mengatakan bahwa “membongkar celananya sendiri di tempat umum adalah tidak santun”.

Kejadian di atas mengingatkan penulis pada nasehat presiden RI Soekarno kepada seorang ajudannya, beliau mengatakan; “jika kamu ingin mengetahui, apakah seseorang itu bersih atau kotor hatinya, cukup kamu lihat kolornya. Untuk menambah keyakinanmu terhadapnya, coba kamu lihat WC di rumahnya”. Presiden RI pertama tidak menyuruh ajudannya melihat kemeja/jas/dasi, celana, dan sepatu yang dipakainya, dan melihat etalase yang dipajang di ruang tamu rumahnya yang barangkali dipenuhi barang antic, Kristal berharga dan photo dirinya bersama pejabat dan orang penting lainnya.        

Sekarangpun mutu pendidikan di Indonesia masih belum mengalami perubahan. Data terakhir menunjukkan mutu pendidikan di Indonesia menempati posisi terendah, yakni ranking ke-50 dari 50 negara yang diteliti. Data lain menunjukkan bahwa Indek Pembangunan Pendidikan (IPP) menempati ranking ke-128, sementara pembangunan bidang ekonomi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yyakni menempati posisi ke-16 di dunia. Bedanya dulu dan sekarang antara lain; Dulu, keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia tidak diketahui masyarakat karena informasi yang disediakan hanya untuk kalangan terbatas, pada waktu belum lahir perundang-undangan dan peraturan tentang keterbukaan informasi, yang terjadi sebaliknya keterbatasan dan ketertutupan informasi, baik sengaja maupun tidak sengaja dilakukan untuk membanguan sebuah pencitraan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa atau untuk alasan lain

Barangkali bapak menteri dan tokoh masyarakat melarang menyampaikan semua informasi tersebut ada benarnya karena tidak semua kebenaran itu perlu disampaikan. Mengutip pendapat Aristoteles, “Sampaikan sebuah kebenaran yang diperlukan untuk kebaikan dengan penuh tanggung jawab”. Dengan perkataan lain, setiap kebenaran hanya boleh disampaikan jika diperlukan, itupun belum cukup, harus dipertimbangkan lagi, apakah jika disampaikan membawa kebaikan, jika ya, silakan sampaikan, tetapi jika tidak membawa kebaikan, maka jangan disampaikan, setelah disampaikan, informasi tersebut sudah menjadi milik public, oleh karena sip penyampai pesan (komunikator) harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaiknya. Pribahasa lama mengingatkan agar menjaga mulut karena “Mulutmu adalah Harimaumu”

Sebuah negara maju seperti di China, sangat selektip terhadap informasi yang harus disampaikan kepada publiknya, yakni harus sesuai tingkat kematangan masyarakat terhadap informasi. Informasi terakhir, keterbukaan informasi di negeri tirai bamboo ini hanya 40% saja, tidak seperti di Indonesia, apa yang dinamai sebagai era keterbukaan adalah era telanjang, semua dibuka atau disampaikan ke publik dan diketahui oleh halayak ramai. Da

Tempo, edisi Januari 2013 menulis sebuah peristiwa salah bicara.
Seorang anggota parlemen Inggris dilarang bicara.

Pertanyaan sering menggoda, Karena kita ingin berubah, menapa metapora “Menjemur Kolor di Tempat Umum” tersebut tidak dipahami sebagai sebuah kritik?”. Pakar perubahan pendidikan menegaskan, jika ingin berubah, maka sering-seringlah mentertawakan diri sendiri, dan yang tidak hilang dari pendidikan adalah kritik.

(Penulis: Aswandi - Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Cerdas Menerima Kekalahan

Mal Praktek Pembelajaran

Melahirkan Generasi Pluralistik

Pendidikan Konsensus Politik

Pemimpin Pemecah Masalah