Menambah Jam Belajar

Opini Ilmiah


Selasa, 27 Oktober 2015 - 15:23:46 WIB | dibaca: 459 pembaca


Oleh: Aswandi

JAM belajar efektif adalah penting bagi sebuah proses pembelajaran dan pendidikan bermutu yang kemudian sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa. Ia (jam belajar) digunakan untuk menerima, mengkonstruksi informasi dari sumber belajar, merefleksi, mengukur dan menilai hasil belajar melalui evaluasi formatif atau ulangan harian maupun sumatif, semester dan ujian nasional, baik bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik sehingga kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik secara tuntas dapat dicapai.

Faktanya, ketidakberhasilaan pembelajaran yang antara lain terlihat dari hasil ujian semester dan ujian nasional lebih disebabkan karena ketidaktuntasan belajar (mastery learning) sebagai akibat dari kurangnya waktu atau jam belajar (learning hour).

Menambah jam belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara; (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan masa belajar 4 (empat) tahun untuk memberi kesempatan belajar melalui praktek yang cukup karena jam praktek di SMK selama ini selama 3 (tiga) tahun dirasakan kurang. Disamping untuk menambah jam untuk praktek, penambahan jam belajar SMK 4 tahun berguna bagi pendewasaan siswa hingga mereka berusia 18 tahun. Dicontohkan SMK Program Nautika Kapal Penangkapan Ikan 4 (empat) tahun atau menambah satu tahun sangat menguntungkan peserta didik karena berkompetensi menjadi perwira, bukan sekedar menjadi Anak Buah Kapal (ABK) seperti sekarang ini (Kompas, 20 Oktober 2015).  

Terkait menambah jam belajar ini, ibu Illah Sadilah, selaku  Direktur Pembelajaran Dirjen Dikti pada waktu itu pernah mewacanakan pengurangan mata kuliah di perguruan tinggi, dengan harapan setiap mata kuliah memperoleh jumlah satuan kredit semester (sks) yang lebih besar atau jam perkuliahan yang lebih lama atau panjang, sehingga ketuntasan belajar (mastery learning) dapat dicapai secara maksimal/optimal dan hasil perkuliahan berkualitas tinggi, tidak hanya dilihat dari ranah kognitif, melainkan juga ranah afektif dan psikomotorik. Sebaliknya, banyaknya mata kuliah yang wajib dikuti oleh mahasiswa/i sehingga setiap mata kuliah memperoleh alokasi waktu atau jam belajar sedikit atau terbatas. Hal ini berdampak pada proses perkuliahan menjadi kurang efektif (dosen hanya berceramah atau komunikasi satu arah tanpa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan, mendiskusikan dan merekonstruksi informasi yang diperolehnya sehingga hasil perkuliahan menjadi tidak maksimal.  

Menanggapi jam belajar, Rhenard Kazali (2014) dalam bukunya “Self Driving” menceritakan pengalamannya studi dan mengajar di luar negeri. Menurutnya, Peserta didik di luar negeri sudah terbebaskan dari cara pengajaran yang bersifat dogmatif atau indoktrinasi dan kognitif dengan jumlah atau jam belajar yang banyak, kita justru mendewa-dewakan sekolah yang besar. Di Australia, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya, murid sekolah menengah setara SMA, SMK, MA hanya diwajibkan mengambil dua mata pelajaran dan bebas memilih empat mata pelajaran yang disukainya. Sementara siswa sekolah menengah di Indonesia wajib mengambil 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) mata pelajaran.
Banyak mata pelajaran di Indonesia, antara lain karena intervensi politik, belum lagi keinginan banyak pihak agar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya diajarkan sebagai satu mata pelajaran (teacher oriented) yang belum tentu mata pelajaran tersebut diperlukan atau bermanfaat bagi peserta didik, seperti ada pihak yang ingin reproduksi diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri. Kesalahan yang sama banyak terjadi sekarang ini, yakni kesalahan memahami konsep muatan lokal (local content), dimana dengan mudahnya apa yang diyakini sebagai kearifan lokal dijadikan sebagai sebuah mata pelajaran. Mereka lupa atau tidak tahu, bahwa muatan lokal bukan sebuah mata pelajaran sehingga harus diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lainnya. Akibatnya banyak mata pelajaran tumpang tindih, seperti dulu kita mengenal ada mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang contentnya tidak beda dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).      

Mencermati fenomena jam belajar tersebut di atas, penulis mencoba memahaminya menggunakan teori atau konsep “Ketuntasan Belajar”, yakni pencapaian penguasaan minimal yang ditetapkan bagi setiap kompetensi secara perorangan atau kelompok dengan menyediakan waktu atau jam belajar yang cukup.
Ketuntasan belajar tidak terbatas hanya untuk kepentingan menyampaikan informasi yang seoptimal mungkin, sehingga semua materi pembelajaran dapat diseraf secara komprehenship, melainkan juga untuk proses pembelajar efektif secara keseluruhan.

Aspek pembelajaran penting lainnya yang memerlukan waktu atau jam belajar yang cukup adalah aktivitas melakukan kontrol pembelajaran secara formatif yang diikuti remedial untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan pembelajaran sehingga ketuntasan belajar itu tercapai. Dalam model paling sederhana ditemukan bahwa setiap peserta didik diberikan alokasi waktu yang cukup atau sesuai keperluan untuk mencapai suatu penguasaan atau ketuntasan. Sebaliknya, Jika peserta didik tidak diberi waktu atau belajar yang cukup dan tidak menggunakan waktu yang dapat diperlukan secara penuh , maka tingkat penguasaan kompetensi peserta didik belum optimal, demikian Akhmad Sudrajat (2009) dalam artikelnya “Pembelajaran Tuntas” (Penulis, Dosen FKIP Untan)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Pendidikan Bela Negara

Karakterku adalah Kebiasaanku

Bahasa Identitas Bangsa

Tidak Mau Sekolah

Pendidikan Terjebak Formalisme