Memilih Kepala Daerah

Opini Ilmiah


Senin, 06 Oktober 2014 - 12:07:33 WIB | dibaca: 849 pembaca



Oleh: Aswandi
 
Kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) memegang peranan sangat penting dalam pembangunan di daerah khususnya dan di Indonesia umumnya. Untuk itu pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Lebih dari tiga tahun UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dipersiapkan, menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini. UU Pilkada mulai ramai dibicarakan, puncaknya Jum’at 26 September 2014 dini hari, DPR RI memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Semua anggota legislatif berpandangan sama, bahwa pilkada adalah sebuah pencerminan tegaknya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Adapun yang berbeda adalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Beberapa opsi diusulkan.  
Opsi pertama mengusulkan agar pemilihan kepala daerah secara langsung karena demokrasi itu adalah dari, untuk dan oleh rakyat, dan suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Rakyat sendiri berkuasa penuh menentukan pemimpinnya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan atau menyamakan suara rakyat dengan suara TuhanNya, menurut penulis adalah tidak benar, khusus bagi mereka yang mengaku beragama Islam (muslim) berarti mereka itu telah menjadi musyrik. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ikhlas:4,  “Dan tidak ada satupun yang serupa (setara) dengan Dia”.

Banyak pendapat mengatakan bahwa pemimpin itu adalah cermin pengikut, terlebih lagi posisinya sebagai pemimpin ditentukan oleh pilihan rakyatnya. Jika kita memiliki pemimpin bejat akhlak dan moralnya, berarti seperti itu pula akhlak dan moral rakyatnya. Jika kita mau dipimpin oleh jin berarti rakyatnya adalah se kelas jin pula,  demikian sebaliknya.

Sebuah perumpamaan di sebuah negeri dihuni oleh sebagian rakyat yang masih sangat rendah kesadarannya dalam berdemokrasi dan diperburuk lagi moralitas rakyatnya, misalnya korupsi telah membudaya dan maksiat ada dimana-mana, Sebagian kecil saja dari keseluruhan rakyatnya yang memiliki kesadaran berdemokrasi dan tidak korupsi, dan berakhlak mulia. Negara tersebut memilih dua orang calon kepala daerahnya, yakni seorang berstatus germo yang dermawan dan calon lainnya imam masjid. Jika dilakukan pemilihan langsung, hampir dapat dipastikan Si Germo akan memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa seorang germo lebih layak menjadi pemimpin dibanding seorang alim.
     
Opsi pemilihan kepala derah secara langsung memperoleh penyempurnaan dari Partai Demokrat dengan menambahkan 10 perbaikan mendasar, yakni; (1) uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, bupati dan wali kota; (2) efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan; (3) pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka; (4) akuntabilitas penggunaan biaya kampanye; (5) larangan politik uang, sewa kendaraan partai, dan tidak ada mahar politik; (6) larangan melakukan fitnah dan kampanye gelap; (7) larangan pelibatan aparat birokrasi; (8) larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada; (9) penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara; dan (10) pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum para pendukungnya.

Usulan yang disampaikan oleh partai democrat di atas sangat baik dan realistik yang semestinya direspons positif oleh semua anggota legislatif karena berdampak  pada kualitas pelaksanaan dan hasil pilkada. Namun sayangnya usulan yang baik tersebut tidak dipenuhi sehingga wajar apabila anggota legislatif dari partai pengusung keluar ruang sidang,
Opsi kedua, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut pendukung opsi tersebut, pilkada melalui DPRD telah sesuai dasar negera Pancasila dalam berdemokrasi, menghindari praktek pilkada yang tidak beradab dan tidak bermartabat, dan diyakini mekanisme demokrasi tersebut mampu melahirkan pemimpin yang kuat lagi terpercaya.

Banyak pihak menyampaikan penolakan terhadap keputusan DPR RI yang menetapkan UU Pilkada melalui DPRD, atas nama rakyat, padahal yang sebenarnya atas nama dirinya sendiri. Rakyat tidak peduli dengan urusan politik murahan seperti itu, bagi mereka yang penting terpenuhi kesejahteraan yang berkeadilan.   

Memperhatikan fenomena yang berkembangang di tengah masyarakat, akhirnya Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang isinya justru mengakomodasi usulan pilkada yang disampaikan oleh Partai Demokrat. Selanjutnya sebelum diberlakukan, PERPPU tersebut diminta persetujuan DPR RI. Menurut para pengamat, hampir dapat dipastikan usulan PERPPU yang disampaikan pemerintah tersebut akan ditolak dengan berbagai alasan. Tidak mungkin, anggota DPR RI, khususnya pengusung pilkada melalui DPRD menelan kembali muntahnya sendiri.

Taufik Bahauddin selaku pakar perilaku pada dialog Apa Khabar Indonesia TVOne, 2 September 2014 sangat memahami keputusan tersebut seraya mengatakan bahwa opsi yang mereka usulkan itu lebih dimaksudkan untuk  “interest atau hitung-hitungan politik, menurut beliau sama-saja”.
Kepala daerah adalah pemimpin bukan manajer, fungsinya sebagai pemimpin adalah melakukan yang benar, sementara manajer atau para SKPD melakukan fungsinya dengan benar.

Perbedaan pengertian ini berimplikasi kepada mekanisme pemilihannya.
Sebuah keyakinan, pemimpin yang baik dipilih dan diangkat oleh mereka yang baik pula, dan konstituen atau pemilih yang kualitas moralnya rendah sesungguhnya secara moral tidak berhak atau kehilangan hak moral memilih pemimpinnya. Faktanya, tidak sekedar calon pemimpin yang rendah kualitas moralnya, melainkan juga para pemilihnya.

Sebagai warga negara yang merasa bertanggung jawab atas kelangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, menjaga objektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, efektif dan efisien, beradab dan bermartabat, terinspirasi oleh usulan Rasulullah Saw saat beliau memimpin banyak suku Quraish yang semua bersikeras memindahkan hajarul aswad ke tempat asalnya. Namun Rasulullah Saw ingin batu yang dimuliakan itu dipindahkan secara bersama-sama, cukup memanggil semua kepala suku yang mereka percaya, ternyata usulan dan keputusan tersebut benar dengan mudahkan hajarul aswad dapat diletakkan di tempat asalnya, kemudian mereka sepakat menjuluki Rasulullah dengan gelar  “Al-Amin” atau pemimpin yang dapat dipercaya karena kepribadiannya yang tidak memihak itu. Maka penulis mengusulkan opsi lainnya, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan segala perbaikan, dan 10 point perbaikan yang disampaikan oleh Partai Demokrat perlu dipertimbangkan, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun kepala daerah, dan bahkan pemilihan presiden.

Dalam konteks pemilihan pemimpin, baik kepala daerah maupun presiden melalui perwakilan di legislatif, maka penulis mengusulkan agar menyempurnakan terus menerus proses pemilihan anggota legislatif sebagai pencerminan demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga kebenaran dan kejujuran tetap dijunjung tingga, dan tiada dusta diantara kita (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa

Pendidikan Berbasis Perkembangan Manusia

Kehidupan Bermakna

Mempolisikan Polisi

Kampus Penyelamat