Memilih Bupati Mencari Solusi

Opini Ilmiah


Senin, 27 April 2015 - 15:47:15 WIB | dibaca: 1119 pembaca


Oleh: Aswandi
 
TAHUN 2015 ini, tujuh kabupaten di Kalimantan Barat,  yakni kabupaten; Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas dan Bengkayang akan melaksanakan pemilihan bupati.
Tentu saja, tujuh kabupaten tersebut memiliki banyak masalah yang harus dijawab atau dicarikan solusinya oleh bupati terpilih, seperti kabupaten yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan terendah, padahal sebelumnya tinggi, artinya pembangunan di kabupaten tersebut mengalami kemunduran dari sebelumnya.

Blanchard dan Miller (2005) selaku pakar kepemimpinan dalam bukunya “The Secret” mengingatkan kepada para konstituen (pemilih) yang masih waras pikirannya dan sehat jiwa raganya bahwa segala sesuatu bangkit (mengalami kemajuan) dan jatuh (tidak mengalami kemajuan, bahkan mengalami kemunduran), karena kepemimpinan”. Berdasarkan pendapat di atas, Jika suatu daerah (kabupaten) tidak mengalami kemajuan, bahkan kemunduran dari sebelumnya, maka para pemilih perlu mempertimbangkan atau berpikir ulang untuk memilih kembali bupati petahana/incumbent dan memberi kesempatan kepada calon bupati pendatang baru, sebaliknya jika selama lima tahun mereka memimpin daerahnya mengalami banyak kemajuan untuk menyelesaikan (solusi) masalah di daerahnya, maka tidak salah jika konstituen memilihnya kembali menjadi bupati period ke-2. Insyaallah, anda tidak memilih kucing dalam karung. Mengapa harus diingatkan, karena pengalaman menyelenggarakan pilkada, baik pemilih maupun calon pemimpin (bupati) sering kali kurang rasional, mudah terprovokasi, transaksi politik uang, dan sebagainya yang berpotensi mencederai pesta demokrasi.

Apapun persoalan yang ada, jawabannya adalah pemilihan kepala daerah wajib dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penulis yakin jika pilkada taat asas, maka akan didapatkan seorang bupati yang mampu menyelesaikan masalah di daerahnya.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang RI NO. 1/Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati/walikota, menjelaskan bahwa pemilihan bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten untuk memilih bupati secara langsung dan demokratis berasaskan; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ditambahkan setiap calon harus mengikuti uji publik.

Agar pilkada berjalan sebagaimana diharapkan dan diamanahnya oleh undang-undang, maka Menteri Dalam Negeri sejak awal mengingatkan ada gejala terjadi peningkatan anggaran untuk bantuan social (bansos) di sejumlah daerah yang akan mengelar pilkada terkait kepentingan petahana/incumbent yang maju mencalonkan kembali menjadi bupati. Selain itu, pemerintah membatasi biaya kampanye guna mencegah persaingan tak sehat antar kandidat”, dikutip dari Kompas, 22 April 2015.

Memilih bupati pada hakikatnya adalah memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan segala persoalan yang sedang dihadapi di kabupaten masing-masing, bukan sebaliknya memilih seorang pemimpin yang justru menambak masalah atau kesengsaraan masyarakatnya.

Arnold Toybee mengemukakan sebuah tesis, “Kebangkitan umat manusia sangat tergantung pada kemampuannya merespons tantangan dan permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan tesis tersebut di atas, hanya calon bupati yang memahami tantangan masa depan dan memahami masalah daerahnya yang mampu memajukan dan membuat kemajuan di daerahnya.

Tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak presiden Ir. Joko Widodo. Beliau dipilih oleh rakyat menjadi presiden karena berpasangan dengan Jusuf Kalla, demikian sebaliknya, Jusuf Kalla dipilih menjadi wakil presiden karena berpasangan dengan Joko Widodo.

Pertanyaannya, mengapa rakyat Indonesia banyak memilik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi pemimpin bangsa ini, karena semua orang tahu bahwa beliau sudah sejak lama dan selama mendampingi SBY sebagai presiden terbukti mampu menyelesaikan banyak persoalan rumit di negeri ini, seperti perdamaian di Aceh, konflik di Poso, mengganti BBM dari minyak tanahn ke gas. Jadi apa yang beliau lakukan menjawab persoalan yang bersentuhan langsung dengan apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Meminjam istilah Benjamin Franklin, Jusuf Kalla tetap menjaga agar cerobong mengeluarkan asap, sekalipun pada waktu itu beliau belum membangun banyak pabrik. Beliau mampu mengatasi persoalan rakyatnya.

Pengalaman memilih pasangan presiden RI ke-7 dan wakilnya ini memjadi pengalaman berharga bagi rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada memilih bupati yang diyakini dan dinilai mampu menyelesaikan masalah di daerahnya.

Uraian di atas, memberikan penjelasan tentang memilih pasangan pemimpin atau kepala daerah (bupati) yang petahana/incumbent tentu saja jauh lebih mudah memberi penilaian kepada mereka.
Persoalan berikutnya, bagaimana memilih bupati pendatang baru yang belum memiliki pengalaman menjadi bupati.
Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan teori dari para ahli yang menjelaskan kecerdasan manusia dalam menyelesaikan permasalahan dapat diketahui sejak awal.

Kecerdasan menghadapi kesulitan mempunyai tiga bentuk; (1) suatu kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan; (2) suatu ukuran untuk mengetahui respons seseorang terhadap kesulitan; dan (3) serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respons seseorang terhadap kesulitan.

Paul G. Stoltz (2010) dalam dua bukunya “Adversity Quotient” dan “Adversity Quotient @ Work” menjelaskan dimensi kecerdasan menghadapi masalah adalah; (1) control atau kendali, yakni; mempertanyakan berapa banyak control atau kendali yang dirasakan terhadap sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan. (2) origin and ownership atau asal usul dan pengakuan, yakni mempertanyakan dua hal; siapa atau apa yang menjadi asal usul kesulitan dan sampai sejauh manakah seseorang mengakui akibat kesulitan itu; (3) reach atau jangkauan, yakni; mempertanyakan sejauh manakah kesulitan menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang; dan (4) endurance atau daya tahan, yakni: mempertanyakan dua hal yang berkaitan; berapa lamakah kesulitan akan berlangsung dan berapa lamakah penyebab kesulitan itu akan berlangsung.

Selain memahami dimensi kecerdasan menghadapi masalah para calon bupati tersebut di atas, para pemilih dapat mengetahui para calon bupati melalui  kepribadiannya, antara lain; memiliki kemampuan mendengar yang baik, tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterimanya sebelum mengeksplor dan menganalisis lebih mendalam setiap informasi yang disampaikan kepadanya, dan sangat mengutamakan tindakan atau perbuatan dari hanya sekedar bicara banyak atau banyak omong ( Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Penguatan Insan Pendidikan

Fungsi Ujian Nasional

Mencegah Penyalahgunaan Narkotika

Akreditasi Pilar Mutu Pendidikan

Konvergensi Ilmu Pengetahuan