Melahirkan Generasi Pluralistik

PLURALISTIK, kemajemukan atau kebhinekaan adalah fitrah manusia, artinya mereka tidak meminta dilahirkan seperti sekarang ini, mereka hadir di muka bumi ini atas izin dan kehendak Allah Swt, dan dengan perbedaan itu diharapkan tidak sebatas saling menghormati dan saling menghargai, melainkan merangkai pluralistik itu untuk membangun peradaban dan kehidupan yang lebih baik, bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, penulis mengapresiasi dan menghargai setiap usaha yang bertujuan untuk melahirkan dan membangun generasi pluralistik sebagaimana dilakukan oleh Keluarga Besar Mahasiswa Budhis (KBMB) UniversitasTanjungpura pada Jum’at, 13 Desember 2013, di Gedung Zamrud Pontianak lalu.

Pluralistik adalah sebuah realitas atau kenyataan hidup manusia, ia membentuk masyarakat terbuka (open society). Dan eksistensi atau keberadaan manusia karena  adanya pluralistik itu. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman barbar hingga saat ini dan masa yang akan datang kehidupan manusia ditentukan oleh sebuah keyakinan; “Hidup Nyaman di dalam Keberagaman”. Dalam masyarakat heterogen dan modern sekarang ini, pluralistik adalah pilar demokrasi, tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralistik.

Umat Islam dari sejak awal telah menyadari pentingnya pluralistik ini, Hal ini dibuktikan lahirnya “Piagam Madinah” sebagai sebuah konstitusi tertulis pertama di muka bumi ini, terdiri dari 47 pasal. Pasal pertama berbunyi, “Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain”. Mahatma Ghandi mengatakan, “Semua Manusia Bersaudara”.

Kemudian ribuan orang lintas agama dan lintas etnisitas lainnya di muka bumi ini menanda tangani sebuah “Charter for Compassion” yang berintikan kaedah emas, yakni; “Jangan perlakukan orang lain dengan cara yang tidak Anda inginkan untuk diri Anda sendiri”.

Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang bhinneka tunggal ika ini, pluralistik merupakan sebuah keharusan.
Namun kenyataannya, pluralistik di negeri ini, barangkali hampir di belahan dunia ini masih bersifat semu atau pluralistik yang hanya olah-olah saja atau kurang dihargai.

Menurut para pengamat, nasionalisme Indonesia seakan lenyap dan berpenyakit, buktinya; konflik bermotif agama, etnis, kedaerahan, dan lain-lain seperti bara api, tinggal menyulut saja sudah dengan mudah meledak.

Tampaknya diantara kita belum merasa berada di ruang tamu dari sebuah rumah besar Indonesia, masih banyak yang kurang peduli atau tetap membiarkan mereka hidup dan menikmati kehidupannya di kamar dan di bilik etnisitas dan status sosial, ekonomi dan budayanya masing-masing sekalipun kehidupan di kamar masing-masing tidak dilarang, artinya sprit persatuan, sence of belonging, sence of togetherness dan responsibility” diantara kita telah melemah dan bahkan telah hilang.

Tidak dapat dipungkiri, pluralistik sebagai kenyataan hidup mengandung bibit perpecahan, oleh karena itu diperlukan sikap toleransi, keterbukaan dan kesetaraan agar terjadi kurukunan dalam masyarakat, bukan sebaliknya.

Jika ada penolakan dan perlawanan terhadap pluralistik, hal tersebut lebih disebabkan kurang dan salah paham mereka tentang makna dan hakikat pluralistik itu sendiri. Tidak jarang penolakan terhadap pluralistik itu karena kesalahan pemahaman teologi tentang pluralistik yang seakan-akan menyamakan agama di muka bumi ini dan kesalahan pemahaman teologis tersebut dampaknya sangat berat dan jika terjadi benturan atau konfik akan sulit diselesaikan.

Harus dipahami bahwa kekuatan seseorang dan suatru institusi, bukan karena ia membangun tembok, melainkan karena ia membangun jembatan. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat pluralistik ini harus mampu berkomunikasi secara efektif atau jangan sampai akses diantara mereka tersumbat. Untuk itu diperlukan forum dialog, sebagaimana penulis lakukan sendiri secara aktif, yakni membangun dialog antar iman dan antar peradaban untuk mencari persamaan, bukan memperdebatkan perbedaan.

Plato dalam bukunya berjudul “Republic” menyatakan, “agar anak dapat meraih kebenaran dan kebajikan diperlukan pedoman moral yang jelas agar dapat  diaplikasikan dalam kehidupan melalui dialog”.

Thomas Lichona, seorang pakar pendidikan karakter, mengemukakan 3 (tiga) dimensi pendidikan pembentuk perilaku peserta didik, yakni; (1) moral knowing, misalnya; pertimbangan moral, nilai moral, kesadaran moral, mengenal diri; (2) moral feeling/loving, misalnyanya; conscience, harga diri, empathy, control diri; and (3) moral action/doing; kompetensi, keinginan dan kebiaasaan.

Disamping melalui dialog, sikap santun atau saling menghormati dan jaminan kepastian hukum harus dijalankan secara komprehenship, artinya menjalankan salah satunya saja tanpa dibaringi yang lain tidaklah mungkin, dan negara berkewajiban untuk melindunginya.

Orang bijak mengatakan, Jika suatu peradaban tetap dapat bertahan, maka kita harus mencapai puncak ilmu tentang hubungan antar manusia agar bisa hidup bersama dalam dunia yang sama dalam perdamaian, demikian FD.Rosevelt. David Lewis menambahkan, “Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara atau binasa bersama sebagai orang-orang tolol”.

Sudah sering penulis sampaikan, bahwa dalam masyarakat yang beragam etnisitas ini diperlukan pendidikan lintas budaya (multicultural education). James A. Banks (1993) dalam artikelnya berjudul ”Multicultural Education” menjelaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses yang tujuan utamanya adalah mengubah struktural sosial masyarakat melalui pengubahan kultur sekolah yang diisi oleh beragam etnis maupun kelas social.

Adapun dimensi pendidikan multicultural adalah sebagai berikut; (1) content integration (integrasi isi) berkenaan dengan upaya guru memasukkan informasi ke-etnisan dalam kurikulum atau pembelajaran; (2) knowledge construction process (proses mengkonstruksi pengetahuan) berkenaan dengan prosedur bagaimana guru membantu siswa memahami materi pembelajaran dan bagaimana posisi individu dan kelompok etnisitas berpengaruh terhadap pemahaman materi pembelajaran; (3) prejudice reduction (pengurangan prasangka sosial) dalam pendidikan multikultural berkenaan dengan karakteristik sikap rasial siswa dan strategi yang dapat digunakan untuk membantu mereka menumbuhkan sikap demokratis; (4) equity pedagogy (keadilan pembelajaran) berkenaan dengan upaya guru memfasilitasi berbagai kelompok etnis atau kelas sosial agar mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pembelajaran, dan (5) empowering school cultural (pemberdayaan kultur sekolah) berkenaan dengan proses merestrukturisasi kebudayaan dan organisasi sekolah agar siswa yang beragam etnis tersebut mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pembelajaran (Penulis: Aswandi - Dosen FKIP Untan, Direktur Aswandi Foundation)