Masalah Kontemporer Pendidikan

Opini Ilmiah


Rabu, 04 Juni 2014 - 14:00:33 WIB | dibaca: 2425 pembaca



Oleh: Aswandi

DATA menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia menempati ranking ke-15, sementara di tahun yang sama Indeks Pembangunan Pendidikan menempati ranking ke-128. Survei dilakukan oleh The Economict Intelligence Unit terhadap 50 negara di dunia menunjukkan bahwa ranking pendidikan Indonesia menempati posisi ke-50 atau terendah, dikutip dari Media Indonesia, 28 Nopember 2012.

Selain itu, sikap masyarakat Indonesia, tidak terkecuali mereka kaum terdidik menunjukkan perilaku yang kurang dapat ditauladani oleh generasi mudanya. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan bidang ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap pembangunan bidang pendidikan. Menarik untuk dikaji.
Memperhatikan fenomena-fenomena kontemporer bangsa ini, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap dan usaha proaktif, antara lain menata kembali kurikulum pada jenjang persekolahan, secara terus menerus berupaya meningkatkan profesionalitas guru, memperluas akses di semua jenjang pendidikan, serta mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran berbasis kajian.  

Akhir-akhir ini, pendidikan Indonesia diramaikan isu perubahan kurikulum. Bapak Muhammad Nuh selaku Mendikbud dan bapak Musliar Kasim selaku Wamendikbud menepis isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa perubahan kurikulum terburu-buru. Dikatakan oleh beliau, bahwa penataan kurikulum adalah amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, artinya tidak terburu-buru, melainkan telah dirumuskan sejak lama.

Berbicara penataan kurikulum berarti berbicara setidaknya pada tiga hal, yakni tujuan, isi/bahan, dan cara/strategi.  
Tujuan yang ingin dicapai dari penataan kurikulum terkait tiga kompetensi, yakni kompetensi; afektif atau sikap/perilaku, skill/psikomotorik, dan kognitif atau pengetahuan.

Bagi penulis, terdapat hal menarik dalam menempatkan tiga kompetensi tersebut, dimana kurikulum baru nanti pembentukan sikap atau karakter mendapat porsi yang lebih dalam struktur kurikum dari sejak awal (PAUD), bukan pada pembelajaran calistung sebagaimana marak selama ini.

Penataan isi atau bahan dalam struktur kurikulum baru nanti mengalami perubahan, terutama pada kurikulum Sekolah Dasar, yang dulunya terdiri dari sepuluh mata pelajaran menjadi enam mata pelajaran, dan meniadakan IPA dan IPS sebagai mata pelajaran, namun kedua mata pelajaran tersebut tetap diajarkan di Sekolah Dasar dengan cara atau strategi integralistik-tematik pada enam mata pelajaran SD.

Ketika kurikulum baru ini disiapkan, ada usul dari salah seorang mantan Menteri Pendidikan di negeri ini agar kurikulum baru SD nanti jangan gemuk, cukup satu mata pelajaran saja, yakni pelajaran tentang manusia dan alam sekitar.

Kurikulum baru nantinya menekankan pada proses pembelajaran efektif melalui pembelajaran aktif dan berbasis ilmiah, bukan semata-mata pada hasil, misalnya peserta didik diberi pengalaman langsung untuk mengamati alam sekitarnya, kepadanya diminta mengidentifitasi dari apa yang diamatinya, kemudian mereka dapat menanyakan kepada gurunya yang berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran aktif tersebut memerlukan tambahan waktu belajar yang telah dialokasikan pada kurikulum baru tersebut, yakni mendapat tambahan jumlah jam belajar, masing-masing empat jam pembelajaran.

Banyak masukan disampaikan kepada pemerintah terkait penataan kembali kurikulum ini yang intinya publik tidak terlalu mempermasalahkan tujuan dan isi atau bahan kurikulum, melainkan pada implementasinya, terutama pada kesiapan guru melaksanakan kurikulum baru tersebut yang rencananya secara bertahap, dan guru yang akan melaksanakan kurikulum baru nanti sebelumnya diberikan pendidikan dan latihan.

Riset membuktikan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru yang mengajarnya, 49%  ditentukan oleh faktor karakteristik peserta didik, seperti motivasi belajarnya, selebihnya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian tersebut memastikan bahwa profesionalitas guru masih sangat diperlukan.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru yang semua bermuara pada satu titik, yakni guru menjadi manusia pembelajar yang tidak cukup hanya pintar, melainkan mampu memintarkan anak didiknya, dan tidak cukup bermartabat atau baik, tetapi juga harus mampu melahir anak didiknya berakhlak, berkarakter, dan berbudi baik dan mulia. Karakter baik dan mulia pada diri setiap guru adalah sebuah persyaratan moral yang harus dimilikinya, apabila mereka tidak memiliki karakter baik dan mulia itu, sesungguhnya setiap guru belum berhak menjalankan fungsi menddidik dan mengajarnya. Sekali lagi, tidak hanya terbatas guru itu baik dan menaburkan kebaikannya, melainkan mereka dengan bermodalkan baik itu mampu mendidik siswanya menjadi baik pula.

Kesimpulan sementara dari penelitian bank dunia sebagaimana disampaikan oleh bapak Fasli Jalal pada Seminar Nasional Puspendik di Bogor, 7-8 Desember 2012 dimana penulis diundang mengikuti seminar tersebut menyatakan bahwa peningkatan prestasi belajar siswa terkait dengan pengembangan profesionalitasi guru secara berkelanjutan, penelitian tersebut menemukan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik atau telah lulus sertifikasi, namun tidak atau kurang dalam pengembangan diri dalam profesinya tidak memberi dampak pada prestasi akademiknya. Sebaliknya prestasi siswa meningkat karena dididik dan diajar oleh guru bersertifikat yang tumbuh dalam profesinya karena ia menjadi manusia pembelajaran yang dicirikan menambah pengetahannya melalui berbagai kegiatan seperti membaca buku lebih banyak dan aktif dan efektif mengikuti berbagai pendidikan dan latihan di KKG dan MGMP.             

Dalam rangka mempersiapkan generasi emas se abad Indonesia merdeka, maka pemerintah sejak sekarang mengeefektifkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, memperluas akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.  

Perbaikan mutu pendidikan terkait dengan efektifitas pembelajaran. Oleh karena itu penelitian tentang pendidikan dan pembelajaran harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Namun sangat disayangkan, Bapak Zulfadli anggota DPR RI Komisi X dan bapak  Hendarman selaku Sekretaris Balitbang Kemendikbud dalam makalahnya pada seminar nasional tersebut menyatakan hal yang sama bahwa pendidikan dan pembelajaran berbasis penelitian atau kajian belum sepenuhnya dilaksanakan. Selaku anggota DPR RI di Komisi X mengatakan bahwa Komisi X jarang memperoleh informasi tentang hasil penelitian dan kajian pendidikan dan pembelajaran. Sesuatu yang menarik pernyataan bapak Hendarman bahwa penelitian dan pengkajian tentang pendidikan dan pembelajaran masih terbatas pada dua hal, yakni koin dan point untuk memperoleh angka kredit untuk memenuhi persyaratan naik pangkat  (Penulis, Dosen FKIP UNTAN dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Publikasi Ilmiah Guru

Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan

Penerimaan Mahasiswa PRODI BARU: Program MAGISTER PENDIDIKAN SOSIOLOGI FKIP Untan

Membangun Budaya Gemar Membaca

Orang Asing di Rumah Kita