Lelang Jabatan

Opini Ilmiah


Senin, 18 Mei 2015 - 15:45:22 WIB | dibaca: 1155 pembaca


Oleh: Aswandi
 
UU RI Nomor 5/Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan-peraturan organik yang mengikutinya mempertimbangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara perlu dibangun aparatur sipil yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen dan organisasi aparatur sipil negara yang efektif dan efisien dibawah komando seorang pimpinan yang direkrut melalui seleksi terbuka atau lebih populer dengan sebutan “Lelang Jabatan”.

Pengisian jabatan dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi pemerintah yang bersangkutan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas, moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka.

Panitia seleksi akan memilih 3 (tiga) nama untuk setiap jabatan, disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ditetapkan sebagai pejabat.
Dari mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan tersebut diperoleh pimpinan yang mampu menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diharapkan.

Seleksi terbuka adalah sebuah bentuk reformasi birokrasi yang baru di negeri ini. Untuk dapat terlaksanan secara efektif dan efisien kebijakan seleksi terbuka ini, diperlukan sosialisasi yang intensif kepada pemangku kepentingan agar semua memperoleh kejelasan untuk dilaksanakan. Bukankah pengalaman selama ini banyak kebijakan dibuat, namun kebijakan tersebut kurang berjalan efektif, karena alasan kurang jelas (unclear). Namun harus diakui bahwa, kendala lain dalam tahap implementasi kebijakan adalah keuntungan relatif (relative adventage) yang diberikan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena, di awal setiap kebijakan itu dilakukan, selalu ada yang pro (setuju) dan kontra (tidak stuju). Namun secara bertahap, jika kebijakan tersebut dilakukan dengan efektif dan membawa kebaikan, maka secara bertahap akan diikuti oleh banyak orang, sekalipun selalu ada yang tetap membangkang (16%) atau menjadi monsters (hantu bangkit) perubahan.  

Everet M. Rogers (2010) dalam bukunya “Diffusion of Innovations” menjelaskan kelompok adopter terhadap setiap perubahan yang secara normal ada di setiap organisasi; (1) pembaharu atau inovator sebanyak 2,5%; (2) early adopters sebanyak 13,5%; (3) early mayority sebanyak 34%; (4) late mayority sebanyak 34%, dan laggard atau pembangkang setiap kali ada perubahan sebanyak 16%;

Jeanie Daniel Duck (2001) dalam bukunya “The Change Monster” mengingatkan bahwa setiap ada perubahan selalu ada monster perubahan, yakni segala kekuatan manusia dalam berbagai wujudnya, baik secara individu maupun berkelompok berupaya memperkeruh dan menggagalkan setiap transformasi atau perubahan”. Scott D, Anthony (2013) dalam bukunya “The Little Black Book of Innovation” menyatakan tujuh dosa mematikan reformasi atau pembaharuan, yakni: kesombongan, kemalasan, kerakusan, nafsu, iri hati, murka dan ketamakan. William Bridge (2005) dalam bukunya; “Managing Transitions” menjelaskan bahwa mereka yang menolak atau tidak suka reformasi adalah mereka yang telah terperangkap dalam “zona kenyamanan”. Anatole France seorang penulis Prancis mengingatkan; “Semua perubahan, bahkan yang sangat dinantikan memiliki suasana sedih tersendiri; karena apa yang kita tinggalkan adalah bagian dari kita sendiri; kita harus mati untuk satu kehidupan sebelum kita dapat memasuki kehidupan lainnya”. Mereka yang menolak perubahan itu lupa bahwa, “orang tidak akan menemukan benua baru tanpa membiarkan kehilangan pandangan ke pantai dalam waktu sekian lama”, demikian kata Andre Gige seorang novelis Prancis. Seorang pakar politik Inggris Wolter Bagehot mengatakan; “Salah satu perasaan sakit terbesar pada kemanusiaan adalah perasaan sakit karena gagasan baru.”

Lebih khusus, menolak reformasi birokrasi karena kesalahan berpikir para penyelenggaran pemerintahan sebagaimana disinyalir  Osborne & Plastrik (1995) “Banishing Bureaucracy”  bahwa; “Banyak lembaga pemerintah tidak melayani masyarakatnya, mereka melayani pemerintah lainnya atau kroninya karena mereka beranggapan bahwa pemerintahlah yang menentukaan keberlangsungan hidupnya bukan masyarakatnya”. Akibatnya, banyak pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidaklebih baik dari pelayanan publik oleh pihak swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami atau dimengerti jika ditemukan ada pihak pemerintah menolak dan enggan mengimplementasikan satu wujud dari reformasi birokrasi yang telah diundangkan berupa “seleksi terbuka” ini. Semestinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mereka wajib mensukseskan reformasi birokrasi tersebut dan malu kepada masyarakat karena tidak mampu melaksanakannya. Sikap pemerintah seperti itu, tertulis dalam sebuah karya sastra Hans Christian Anderson seorang  pujangga Denmark tahun 1837 berjudul “Kaisar Tanpa Busana”.

Penulis menaruh apresiasi kepada: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibawah pimpinan bapak Anies Baswedan yang telah melakukan lelang delapan jabatan. Penulis sangat setuju jika semua jabatan di lingkungan Kemendikbud/Kemenristekdikti dari eselen I hingga kepala sekolah dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan untuk menghindari intervensi politik praktis dan intrik lainnya  yang sangat dahsyat dan kurang mendidik di dunia pendidikan saat ini; (2) Pemerintah DKI Jakarta sejak era bapak JokoWidodo dilanjutkan bapak Ahok yang telah melakukan lelang jabatan mulai eselon I hingga jabatan lurah sekalipun masyarakat di ibu kota ada yang menolaknya; (3) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibawah kepemimpinan bapak Hildi Hamid melalukan lelang empat jabatan; Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan (4) mengapresiasi setinggi-tingginya keinginan anggota DPRD Kabupaten Mempawah dibawah pimpinan Rahmat Satria yang telah merekomendari “Lelang Jabatan” pada LKPj Bupati Kabupaten Mempawah 2014.

Semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan implementasi seleksi terbuka ini, terutama mereka yang mengikuti seleksi harus merasa bangga sekalipun belum berhasil pada seleksi terbuka saat ini karena Anda telah menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih di negeri ini, tentu saja contoh baik ini menjadi pembelajaran bagi aparatur sipil negara lainnya di kemudian hari.   

Disadari bahwa implementasi kebijakan seleksi terbuka ini tidak mudah dilakukan oleh para pemimpin/calon pemimpin bermental “Penguasa”, apalagi jabatan kepala daerah direbutnya melalui politik transaksional atau balas budi,  dan sebaliknya sangat mudah bagi pemimpin bermental “Pelayan”. Tesis tersebut boleh diuji oleh mereka yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah yang segera dilaksanakan. Beranikah calon kepala daerah mengusung tema kampanye mengenai “Lelang Jabatan”. Penulis tidak yakin mereka mau dan berani melakukannya karena resikonya sangat besar.

Untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, khususnya di provinsi ini, maka diharapkan pemerintah melaksanakan seleksi terbuka atau lelang jabatan dalam mengisi formasi di semua jabatan pemerintahan, mulai dari eselon II hingga eselon terendah (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Ketua BAP S/M Kalbar)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Tanjungpura Nama Kampusku

Sekolah sebagai Taman

Memilih Bupati Mencari Solusi

Penguatan Insan Pendidikan

Fungsi Ujian Nasional