Legalitas Sekolah/Madrasah

Opini Ilmiah


Senin, 08 Juni 2015 - 09:08:43 WIB | dibaca: 1501 pembaca


Oleh: Aswandi
 
AKHIR-akhir ini, diberitakan ijasah palsu sarjana (S1), magister (S2) maupun doktor (S3) ilegal dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang tidak memiliki izin operasional/penyelenggaraan dari pemerintah banyak beredar atau dimiliki masyarakat melalui modus membeli ijasah tanpa proses perkuliahan. Penulis yakin, jumlah pemilik ijasah palsu dan aspal (asli tapi palsu) tersebut lebih banyak lagi diperoleh melalui modus perkuliahan ilegal atau tidak sesuai aturan yang berlaku di perguruan tinggi, seperti kelas jauh dan perkuliahan di luar domisili (kampus daerah) yang dilakukan secara tidak taat asas. Pemerintah melalui Menristekdikti bertindak cepat dan tegas menghadapi fenomena ijasah palsu dan aspal ini yang sudah sejak lama mewabah di negeri ini, seperti berkoordinasi dengan Men PAN-BR dan Kapolri, dan menghentikan proses perkuliahan perguruan tinggi yang terindikasi mengeluarkan ijasah palsu tersebut, seperti penghentian sementara STEI Andhy Niaga Bekasi hingga Kementerian menerima laporan lengkap dari Kopertis Wilayah IV di Jawa Barat.

Masyarakat Kalbar, terutama pemda provinsi dan kabupaten/kota jangan berpura-pura tidak tahu, ijasah palsu ada di daerah ini karena sikap dan siapa yang berpura-pura tidak tahu atau tidak bertindak tegas terhadap kejahatan ini berarti mereka adalah bagian dari perusak bangsa ini. Oleh karena itu, semua kita dituntut untuk tidak sebatas reaktif, melainkan juga proaktif terhadap praktek illegal di dunia pendidikan ini.

Dari kejadian ijasah sarjana, magister dan doktor palsu dan aspal ini, muncul di benak penulis bagaimana ijasah yang dikeluarkan oleh sekolah/madrasah, apakah ada juga yang palsu dan aspal terkait legalitas izin operasional/penyelenggaraan yang dimiliki sekolah dan madrasah.

Menurut ketentuan yang berlaku selama ini, legalitas sekolah dan madrasah karena lembaga pendidikan tersebut telah memiliki izin operasional/penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam PP RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemberintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa; “pemberian kewenangan kepada kabupaten/kota untuk pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan nonformal”.

Kemudian pemberian kewenangan pemberian izin operasional tersebut dipertegas kembali melalui UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, yakni pemerintahan provinsi memiliki kewenangan untuk penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Selain sekolah negeri wajib mendapat izin dari pemerintah, sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berada di bawah sebuah yayasan berstatus badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menhumkam dan telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negera Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang “Yayasan”. Banyak yayasan yang menaungi sekolah/madrasah hanya mengantongi akta pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris dan pendiri atau kuasanya belum mengesahkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak diberlakukan UU Nomor 28/2004 tersebut, 6 Oktober 2004 dilaporkan sebanyak 10% sekolah swasta di Indonesia yang baru mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku ini. Di Kota Pontianak yang penulis ketahui sekolah dan madrasah swasta yang telah memenuhi ketentuan UU RI No.38/2004 adalah sekolah dan madrasah di bawah Yayasan Perguruan Mujahidin. Selebihnya, yakni sebanyak 90% sekolah swasta belum mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, berarti pendidikan yang diselenggarakannya itu bermasalah, terindikasi melawan hukum atau illegal, kemudian bagaimana dengan legalitas ijasah yang dikeluarkannya. Jangankan tidak memiliki izin operasional, sekolah yang memiliki izin operasional tetapi tidak terakreditasi (TT) saja, kepala sekolah tersebut dilarang mengeluarkan dan/atau menandatangani ijasah.

Selanjutnya, izin pendirian madrasah lebih sulit lagi karena diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang “Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah” dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 14 Tahun 2014 tentang “Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat”. Melalui 2 (dua) Peraturan Menteri Agama RI tersebut, antara lain diatur: (1) pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara. Sedangkan pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh kepala kantor Wilayah atas nama Menteri dalam bentuk pemberian izin operasional; (2) persyaratan pendirian madrasah dituangkan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri; (3) dalam hal pendirian madrasah belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal menetapkan status madrasah sebaagai “filial”dari madrasah yang diseelenggarakan oleh pemerintah.

Opini ini penting ditulis, didasarkan pada pengalaman melakukan sosialisasi akreditasi sekolah dan madrasah di 14 (empat belas) kabupaten/kota di Kalimantan Barat sebulan yang lalu, ditemukan banyaknya persoalan pendidikan yang memerlukan penyelesaian secepatnya agar legalitas ijasah yang dikeluarkan oleh sekolah dan madrasah tersebut tidak bermasalah dikemudian hari dan keberlangsungan sekolah dan madrasah dapat dipastikan. Tim Sosialisasi Badan Akreditasi Provinsi Kalbar menemukan 2 (dua) masalah utama, yakni; (1) banyak sekolah dan madrasah tidak memiliki izin operational/penyelenggaraan. Hal ini berdampak langsung pada legalitas ijasah, dan (2) sekolah dan madrasah tidak memiliki dokumen ketersediaan aset yang berdampak pada keberlanjutan sekolah dan madrasah tersebut karena seringkali keberadaannya digugat banyak pihak, apalagi lokasi sekolah/madrasah tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, tangan-tangan tersembunyi akan melakukan berbagai upaya mewujudkan ambisinya memindahkan lokasi sekolah dengan modus bermaacam-macam, seperti membenturkan atau perkelahian antar pelajar.

Kondisi tidak tertib administrasi sekolah dan madrasah yang berdampak sangat merugikan ini harus segera diselesaikan. Sebaiknya semua sekolah dan madrasah, khususnya di provinsi ini mengecek kembali apakah telah memiliki izin pendirian/operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Jika pihak sekolah dan madrasah tidak memiliki izin penyelenggaraan tersebut, maka secepatnya mengusahakan izin tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena digolongkan telah menyelenggarakan pendidikan secara ilegal atau melawan hukum, dampak ikutannya ijasah yang dikeluarkan oleh sekolah dan madrasah dinilai palsu dan aspal (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Ketua BAP S/M Kalbar)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (ESELON II.a) Kemristekdikti Tahun 2015

Plagiat di Perguruan Tinggi

Penerimaan Usulan Peserta Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Dit.Litabmas Ditjen Dikti Tahun 2015

Meningkatkan Hasil UN

Hati-hati, Ada Kegiatan yang Mengatasnamakan Kerjasama dengan FKIP Universitas Tanjungpura