Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi P

Kepegawaian


Selasa, 19 Juli 2016 - 15:58:05 WIB | dibaca: 970 pembaca



Dalam rangka pembangunan integritas  Aparatur  Sipil  Negara dan upaya pencegahan  serta  pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kami mengingatkan kembali bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran, sebagai berikut: 
  1. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN; 
  2. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN; 
  3. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN; 
  4. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; 
  5. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas,  seluruh pimpinan instansi pemerintah  perlu menerapkan kebijakan sebagai berikut: 
  • Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para  pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan  Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 
  • Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III,  IV dan V untuk menyampaikan Laporan  Harta  Kekayaan  Aparatur  Sipil  Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan:
  1. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir; 
  2. Laporan tersebut disampaikan paling lambat: 
  • 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan; 
  • 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2  tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; 
  • 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. 
Info selengkapnya silahkan DOWNLOAD FORMULIR LHKASN
 


Berita Terkait Kepegawaian /

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) FKIP UNTAN Gel 2 Tahun 2016

Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional

Ayam dan Merpati

Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Kependidikan FKIP Untan Tahun 2016

Pembekalan PPL-KKN Terintegrasi FKIP Untan 2016