Integrasi UN dan SNMPTN

Opini Ilmiah


Kamis, 08 Mei 2014 - 11:42:31 WIB | dibaca: 1236 pembaca



Oleh: Aswandi

KUALITAS sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya, diantara indikator kualitas pendidikan adalah nilai Ujian Nasional (UN) dan indeks transisi atau angka partisipasi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Susilo Bambang Yudoyono, selaku presiden RI dalam banyak kesempatan menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam kualitas pendidikan ini. Mutu pendidikan ditentukan oleh efektivitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang professional, bermartabat dan sejahtera. Lebih khusus, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga penghasil pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan sebuah bangsa berkualitas. Oleh karena itu, seleksi masuk calon mahasiswa harus berjalan efektif sesuai prinsip sebuah seleksi.

Mengingat pentingnya peran seleksi masuk perguruan tinggi tersebut,  menjadi sangat beralasan dari waktu ke waktu terjadi penyempurnaan sistem seleksi masuk perguruan tinggi di negeri ini yang seringkali membingungkan calon mahasiswa karena tidak dipahami dengan baik dan memerlukan sosialisasi yang efektif.
Seleksi yang baik dan efektif, haruslah memenuhi prinsip atau asas seleksi, yakni prinsip; (1) Predictability; (2) Equity; (3) Eficience; dan (4) Insentive pembelajaran.

Sebuah sistem seleksi telah memenuhi prinsip predictability atau kecermatan prediktif  yang baik adalah apabila calon mahasiswa yang diterima diprediksi atau diramalkan akan berhasil dan akhirnya memang berhasil, sedangkan calon mahasiswa yang ditolak akan gagal sekiranya diterima dan/atau dipaksakan diterima.

Prinsip equity atau keberadilan mengacu kepada proporsi pendaptar dari berbagai kelompok yang dapat diterima dalam sebuah keputtusan seleksi. Dengan perkataan lain, penerimaan mahasiswa baru yang adil tanpa diskriminatif serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi. Pertanyaan yang relevan disini adalah apakah adil memperlakukan mahasiswa secara seragam, sementara mereka berasal dari sekolah dan dari aspek-aspek lainnya yang kualitasnya beragam. Implementasi prinsip equity inilah yang sering menimbulkan permasalahan di lapangan, belum lagi diganggu oleh kebijakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa baru.

Prinsip efisiensi mengacu kepada nilai efisiensi internal lembaga, yakni dari aspek sumber daya. Implementasi prinsip efisiensi ini diperdebatkan di perguruan tinggi, ada kelompok yang menginginkan tidak perlu SNMPTN karena dinilai tidak efisien. Kelompok tersebut mengusulkan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi cukup menggunakan nilai Unjian Nasional (UN) karena dianggap nilai tersebut lebih berkualitas karena dihasilkan melalui uji validitas dan reliabelitas serta dinilai lebih efisien. Setelah diteliti lebih mendalam ternyata nilai UN dan nilai SNMPTN korelasinya kurang signifikan, kemudian disempurnakan dengan mengikutsertakan nilai sekolah dalam seleksi SNMPTN Jalur Undangan.

Barangkali di saat pemerintah memprogramkan efisiensi dan efektifitas pendidikan di Indonesia fenomenaa ini perlu dibicarakan kembali. Sistem pendaptaran on line (sentuhan IT) yang dianjurkan pemerintah sekarang ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendidikan, khususnya efisiensi dalam penerimaan mahasiswa baru.     
Kemudian prinsip berikutnya adalah insentif pembelajaran, artinya sebuah sistem seleksi harus memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang lulus dalam mengikuti proses pembelajaran.

Ujian Nasional, selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang satu diantara kegunaannya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Sementara SNMPTN bertujuan; (1) memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang berprestasi akademik tinggi untuk memperoleh pendidikan tinggi; (2) mendapatkan calon mahasiswa baru terbaik melalui seleksi siswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi di SMA/SMK/MA/MAK, termasuk sekolah RI di luar negeri.

Pengintegrasian UN dan SNMPTN adalah sebuah implementasi dari kebijaksanaan pemerintah bidang pendidikan yang bermuara pada 3 (tiga) unsur, yakni; (!) sharing sumberdaya; (2) integrasi proses, dan (3) sentuhan teknologi informasi.
Menurut penulis mengintegrasikan UN dan SNMPTN telah memenuhi prinsip seleksi dan 3 (tiga) unsur kebijakan pendidikan di atas.


Namun dalam prakteknya, mengintegrasikan UN dan SNMPTN tidaklah mudah, mengandung berbagai permasalahan, diantaranya adalah; (1) kredibilitas nilai rapor dan nilai UN. Alternatif solusinya; (a) diperlukan database sekolah, rapor SM dan UN murni secara nasional. Sampai hari ini Pangkalan Data Sekolah dan Nomor Pokok Sekolah Nasional masih bermasalah; (b) peringkat akademik SM; (c) perlu koordinasi intensif antara PTN dengan penyelenggara UN; (d) pemberian sanksi kepada sekolah yang melakukan manipulasi nilai, dan sekarang sudah ada korbannya, yakni SMAN 84 Jakarta semua siswanya tidak dibolehkan mengikuti SNMPTN Jalur Undangan karena seorang siswnya terbukti memalsukan nilai; (e) perubahan paradigma kelulusan dan kualitas pendidikan; (2) Kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah menengah. Solusinya antara lain meningkatkan mutu sekolah untuk semua, sehingga ujian nasional sebagai ukuran kemampuan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dapat dilakukan; (3) kesulitas akses internet, sehingga kesempatan masuk melalui jalur SNMPTN tersebut belum merata.

Bagi LPTK, rekrutmen mahasiswa baru telah disepakati untuk dilakukan secara nasional. Teacher Education Summit yang diselenggarakan dan diikuti oleh LPTK se Indonesia, pada 14-16 Desember 2011 lalu mengeluarkan 9 (Sembilan) resolusi, diantaranya; “Perlu penataan dan pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa calon guru yang menjamin perolehan calon-calon yang benar-benar potensial menjadi guru bermutu, profesional, dan berkarakter”.

Penulis sangat menyetujui perubahan sistem seleksi masuk mahasiswa baru di LPTK sebagaimana tertuang pada resolusi tersebut di atas, Jujur penulis akui, sistem seleksi yang berlaku secara nasional selama ini bagi LPTK masih perlu disempurnakan. Menurut penulis semestinya seleksi masuk bagi calon pendidik dan tenaga kependidikan di LPTK lebih mengedepankan test kepribadian dan ketrampilan, baru diikuti test kemampuan akademik yang menurut penulis cukup menggunakan nilai Ujian Nasional, sementara nilai sekolah dapat saja digunakan jika objektivitasnya dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan pertimbangan. Jadi seleksi masuk di LPTK menurut penulis dapat dilakukan melalui; (1) Test kepribadian melalui psikotest, wawancara dan test ketrampilan bagi program studi tertentu seperti program studi penjaskesrek dan program studi seni sebagaimana sudah dilakukan sekarang ini; (2) Setelah dinyatakan lulus test kepribadian tersebut dilanjutkan seleksi akademik berdasarkan nilai UN.  (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Tersandra Pola Pikir

Pemuda Pemilik Masa Depan

Memulai Perubahan

Kekerasan Seksual pada Anak

Larangan Menyisakan Makanan