Fungsi Ujian Nasional

Opini Ilmiah


Senin, 13 April 2015 - 08:38:07 WIB | dibaca: 4294 pembaca



Oleh: Aswandi
VIKTOR Frankl seorang guru besar/bapak logotrapi mengatakan, “Jika Anda menyuruh seseorang itu tersenyum, maka Anda harus menjelaskan mengapa ia harus tersenyum”. Sama halnya, jika Anda meminta kepada anak/siswa harus lulus Ujian Nasional (UN), maka peserta UN harus mendapat penjelasan dan pemahaman mengapa mereka harus lulus UN. Pendapat profesor tahanan Nazi tersebut di atas menginspirasi ditulis opini ini.

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
Sejak dulu hingga sekarang, fungsi UN tidak banyak mengalami perbedaan, kecuali fungsi UN yang berkaitan dengan fungsi (1) yang sebelumnya sebagai penentuan kelulusan. Pada tahun 2015 ini, UN tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Sementara fungsi UN lainnya tidak mengalami perubahan, yakni; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan.

Pertama, UN bukan penentu kelulusan atau kelulusan UN sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. Kebijakan tersebut merujuk pada amanah UU Sisdiknas 20.2003, pasal 58 (1) berbunyi, “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Sesungguhnya sejak dulu, pendidik atau guru telah diikutsertakan dalam kegiatan ujian nasinal, terutama dalam menyusun soal ujian nasional. Selain itu, ada pendapat selama ini penentuan kelulusan UN dinilai tidak adil karena menyamaratakan sekolah yang ada di Indonesia, padahal kenyataannya masih banyak sekolah di negeri ini yang belum memenuhi pencapaian standar minimal pendidikan. Mereka lupa bahwa standar kelulusan UN ditetapkan di bawah standar minimal, yakni 5,5 sehingga alasan penyamarataan atau tidak adil tersebut tidak sepenuhnya benar, dan selama ini pihak sekolah diberi porsi yang sangat besar penentu kelulusan UN, misalnya 40% di UN tahun 2013 lalu.

Menurut pendapat banyak pihak, nilai UN tidak menjadi penentuan kelulusan berdampak membunuh semangat atau motivasi belajar siswa dan mengajar guru. Anehnya, penulis amati banyak orang, tidak terkecuali para pelaku pendidikan justru tersenyum renyak merespons cedera pendidikan ini.
Prosentase kelulusan UN bukan lagi sesuatu yang bergensi dan menjadi kebanggaan (prestisius), boleh jadi sekolah yang peringkat akreditasinya lebih rendah namun memiliki prosentasie kelulusan lebih besar dari sekolah yang peringkat akreditasinya lebih tinggi.

Perubahan kebijakan mengenai penentu kelulusan ini menguji integritas atau kejujuran dan harga diri pihak sekolah karena masih ditemukan banyak sekolah berada di wilayah hitam dan abu-abu yang mengindikasikan ketidakjujuran pihak sekolah dalam  UN. Mengantisipasi terjadinya kecurangan tersebut, pemerintah memperlakukan pengawasan secara silang dan pihak inspektorat Kemendikbud menyediakan call center kecurangan UN.

Kedua, UN berfungsi sebagai dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Seleksi penerimaan siswa/mahasiswa baru akan menjadi efektif dan efisien apabila didasarkan pada empat prinsip seleksi, yakni; predictability, efisience, equity, and insentif pembelajaran. Penerimaan peserta didik baru menggunakan nilai UN sebagaimana berjalan selama ini, menurut penulis telah memenuhi prinsip seleksi dan tetap dipertahankan untuk tahun selanjutnya, sekalipun ada kekurangannya dapat disempurnakan dan tidak meniadakannya. Jika UN telah terlaksana dengan baik semua prinsip ujian telah terpenuhi; objektif (validitas, reliabelitas dan value), transparan dan akuntabel, menurut penulis akan lebih baik jika digunakan sepenuhnya sebagai pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi.

Faktanya tidak demikian, riset membuktikan nilai UN dan nilai seleksi masuk perguruaan tinggi tidak berhubungan secara signifikan, artinya siswa yang memiliki nilai UN tinggi tidak diikuti nilai seleksi masuk perguruan tinggi yang tinggi pula, demikian sebaliknya.  Dilihat dari prinsip efisiensi, maka akan menjadi lebih efisien jika nilai UN digunakan untuk seleksi masuk peserta didik baru, apalagi dikaitkan dengan wajib belajar dimana setiap anak wajib melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.  

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa hasil UN berfungsi sebagai pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan tidak sepenuhnya benar dan kurang komprehenship, karena UN hanya mengukur pencapaian  satu standar mutu pendidikan saja, selebihnya standar mutu lainnya (isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian pendidikan) secara langsung tidak menjadi parameter/indicator dalam instrument UN, dan UN hanyalah satu diantara empat pilar managemen mutu pendidikan, artinya sebaik apapun sistem UN yang digunakan, tidak akan mampu mempetakan secara komprehenship mutu pendidikan secara keseluruhan.

Menurut penulis, pemetaan mutu pendidikan secara komprenship, akurat, terbuka dan tepercaya dapat diketahui dari peringkat akreditasi sekolah dan madrasah yang dihasilkan dari pelaksanaan akreditasi bermutu dan berlaku 5 tahun.

Karena ketidaktahuan akan pentingnya akreditasi sekolah dan madrasah sebagai pilar utama pemetaan mutu pendidikan yang komprehenship dan tepercaya, maka dapat dimaklumi jika ditemukan masih banyak pihak yang belum peduli terhadap pentingnya akreditasi sekolah dan madrasah tersebut. Penulis mencatat hanya enam kab/kota di Kalimantan Barat yang peduli terhadap pentingnya akreditasi sekolah dan madrasah ini, atau ketidakpedulian tersebut sebagai dampak dari lemah dan kurangnya kesadaran mereka akan mutu pendidikan. Pendapat penulis, Jika akreditasi bermutu telah dilakukan secara merata, tidak perlu lagi ujian nasional setiap tahunnya untuk mempetakan mutu pendidikan karena hanya menghabiskan atau memboroskan keuangan negara.

Keempat, UN berfungsi sebagai pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan. Hakikat UN sesungguhnya bermaksud mengukur ketuntasan belajar (mastery learning) yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Mereka yang takut, stress dan momok menghadap UN pertanda belum tuntas belajarnya dan lemahnya kontrol pembelajarannya. Jika materi pembelajaran telah tuntas dan kontrol pembelajaran berjalan efektif, maka tidak ada masalah sama sekali dengan ujian nasional, mereka akan mengikuti UN dengan nyaman dan berhasil secara memuaskan.

Kita sering keliru, meributkan hal-hal yang tidak penting, sementara yang penting tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, UN yang tidak lebih penting dari pada pembelajaran efektif setiap tahun kita ributkan sementara pembelajaran dan kontrol pembelajaran efektif yang jauh lebih penting diabaikan.

Setiap tahun UN selalu ada kelemahan, tugas kita adalah bagaimana menyempurnakan kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada, bukan menambah kekurangan yang ada, apalagi harus meniadakannya. Ibarat ingin membunuh se ekor tikus yang bersembunyi di bawah tempat tidur, tidak perlu harus membakar sebuah rumah (Penulis, Dosen FKIP Untan)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Mencegah Penyalahgunaan Narkotika

Akreditasi Pilar Mutu Pendidikan

Konvergensi Ilmu Pengetahuan

Mahasiswa Pelanggan Utama

Memutus Mata Rantai Kekerasan