Calon Guru Bersertifikat Pendidik

Opini Ilmiah


Sabtu, 04 Juli 2015 - 13:34:28 WIB | dibaca: 1844 pembaca



Oleh: Aswandi
 
UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa selain harus memiliki kualifikasi akademik sarjana, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial dan professional), sehat jasmani dan rohani, semua guru wajib memiliki sertifikat pendidik, yakni bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dan setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Dalam pengamatan penulis, pemerintah saat ini sangat serius, berhati-hari, dan taat asas dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang guru, terutama ketentuan mengenai keharusan semua guru memiliki kualifikasi akademik sarjana dan sertifikat pendidik yang telah mengalami masa toleransi hingga 31 Desember 2015 atau enam bulan lagi semua guru sudah memenuhi ketentuan tersebut, jika tidak terpenuhi tentu ada sanksinya.

Pertanyaannya adalah apakah mungkin ketentuan tersebut dapat dipenuhi, kasus Kalbar misalnya, pada tahun 2014 masih tersisa sebanyak 46% guru belum berkualifikasi akademik sarjana, tentu saja jumlah mereka yang belum memiliki sertifikat pendidik jauh lebih banyak bagi.

Undang-undang mengamanahkan, mulai tahun 2016, calon guru, baik guru negeri maupun guru swasta wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperolehnya setelah lulus mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra jabatan, baik melalui program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) maupun program Pendidikan Profesi Guru pasca mengikuti Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG 3M-3T) yang direkomendasi menjadi sebuah model penyiapan guru Indonesia masa depan.

Tidak semua sarjana pendidikan yang dihasilkan oleh LPTK (FKIP, IKIP, STKIP) dibolehkan mengikuti program SM-3T. Calon peserta program SM-3T adalah sarjana pendidikan yang dihasilkan oleh program studi terakreditasi peringkat B, IPK 3,00, usia maksimal 27 tahun dan status belum menikah. Faktanya, ribuan sarjana pendidikan di Indonesia berasal dari program studi peringkat akreditasi C.

Karena persyaratan administrasi dan seleksi yang sangat ketat, dengan jumlah peserta yang sangat terbatas, maka bertambah banyak barisan sarjana pendidikan yang tidak berkesempatan mengikuti program SM-3T atau antri menunggu giliran, entah sampai kapan?, bisa melewati usia menjadi PNS (35 tahun). Dan LPTK Negeri yang dipercaya dan ditetapkan oleh pemerintah melaksanakan program SM-3T juga terbatas, saat ini hanya 17 (tujuh belas) LPTK, termasuk FKIP Universitas Tanjungpura. 

Setelah mengabdi selama 1 (satu) tahun di daerah terdepan, terluar dan terpencil dan dinyatakan lulus uji ketahanan malangan, selanjutnya alumni peserta SM-3T mengikuti program PPG-SM 3T di 12 (dua belas) LPTK yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat ini.

Dalam perintisan program PPG ini, FKIP Universitas Tanjungpura, khususnya di 2 (dua) program studi; PGSD dan Pendidikan Ekonomi telah memperoleh izin menyelenggarakan PPG dari pemerintah, untuk sementara ditunda sambil menunggu tersedianya asrama. Persyaratan untuk mendapatkan hak penyelenggarakan program PPG tersebut sangat berat, diantaranya; program studi minimal terakreditasi peringkat B, memiliki asrama dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat tinggi, memiliki jumlah dosen bergelar setidaknya magister dan karyawan minimal sekolah menengah.
Sulit bagi banyak LPTK untuk memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu pada tahap perintisan program PPG ini pemerintah memberikan kewenangan terbatas kepada 12 (dua belas) LPTK Mantan IKIP se Indonesia.
Itulah sebabnya, ketika memimpin FKIP Untan, penulis dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan kepada sivitas akademika agar berupaya keras mendapat izin  melaksanakan program SM-3T dan menyelenggarakan program PPG. Disadari bahwa keberadaan, keberlanjutan  dan harga diri sebuah LPTK karena diberi izin oleh pemerintah menyelenggarakan dua program tersebut.
Menjadi sangat beralasan, jika Ketua Umum Asosiasi LPTK Swasta Indonesia, bapak Sulistiyo meminta pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua LPTK baik negeri (46 LPTK) maupun swasta (383 LPTK) untuk menyelenggarakan program PPG. Kenyataannya sampai saat ini, LPTK Swasta yang jumlahnya sangat besar itu belum satupun diberi izin  melaksanakan program SM-3T dan program PPG. Mereka berharap LPTK Swasta dilibatkan, tentu saja dengan dukungan pembinaan dari pemerintah. Kekhawatiran LPTK terhadap nasib para sarjana pendidikan (alumni) yang dihasilkannya dapat dipahami.

Berdasarkan uraian di atas, dimana pemerintah hanya membolehkan calon guru (swasta dan negeri) bersertifikat pendidik mulai tahun 2016, timbul pertanyaan; (1) bagaimana nasib para guru yang diangkat tahun 2006 hingga tahun 2015 yang belum mengikuti sertifikasi guru atau belum memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi pendidik model seperti apa untuk mereka, penulis belum mengetahui secara jelas; (2) bagaimana nasib ribuan sarjana pendidikan yang dihasilkan oleh program studi yang peringkat akreditasinya adalah C karena mereka tidak memenuhi persyaratan administrasi pada program SM-3T dan program PPG, apakah mereka harus mengulang perkuliahannya sampai menunggu peringkat akreditasi program studinya minimal B.

Keadaan yang tidak menyenangkan ini, bukanlah semata-mata karena kesalahan dan kelalaian LPTK, para guru dan sarjana, melainkan kesalahan dan kelalaian pemerintah yang selama ini kurang efektif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPTK dan guru, jumlah LPTK dari tahun ke tahun bertambah pesat tanpa penjaminan mutu yang  terkendali, pemerintah terkesan tidak kuat dan kurang tegas membendung intervensi politik praktis di dunia keguruan, diperburuk lemahnya koordinasi antara badan kepegawaian negara dengan kementerian terkait sehingga implementasi rekonstruksi pendidikan guru Indonesia masa depan yang telah disusun dengan baik oleh asosiasi LPTK se Indonesia bersama Kemendikbud menjadi sulit.

Di tengah-tengah semangat menghadapi bonus demografi untuk merayakan satu abad Indonesia merdeka pada 17 Agustus 2025, kondisi Indonesia, khususnya Kalbar dimana jumlah dan mutu guru sangat kurang, ketentuan persyaratan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik hingga 31 Desember 2015 ini adalah tidak realistis, sangat mengganggu penyelenggaraan pendidikan bermutu perlu dipikir ulang.

Mensikapi fenomena ini, penulis sampaikan beberapa saran; (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi antar instansi terkait baik di daerah maupun di pusat, termasuk menyediakan anggaran yang cukup untuk percepatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik: (2) LPTK mengupayakan percepatan akreditasi program studinya minimal peringkat B dan menyediakan asrama sesuai SOP, menyediakan dosen berstata S2 (magister) dengan jumlah yang memadai; (3) secara bertahap dilakukan penataan kembali jumlah LPTK sehingga mutunya terjamin dan terkendali dengan tetap memperhatikan prinsip proporsional dan sinergitas di setiap provinsi dan kabupaten/kota; dan (4) jawaban singkat terhadap kekurangan guru adalah memperpanjang usia pensiun guru menjadi 65 tahun sebagaimana berlaku bagi dosen (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Ketua BAP S/M Kalbar)


Berita Terkait Opini Ilmiah / Opini Aswandi

Membumikan Pendidikan

Mutu atau Mati

Plagiat di Perguruan Tinggi

Meningkatkan Hasil UN

Lelang Jabatan