Akreditasi Pilar Mutu Pendidikan

Oleh: Aswandi
MENURUT peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)  dilakukan melalui tiga program terintegrasi, yakni evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.   

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan (institusi) pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberi penjaminan mutu pendidikan sesuai jenjang dan jenis pendidikan.

Akreditasi berfungsi; (1) pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak mengenai kelayakan satuan dan program pendidikan yang dapat dilihat dari berbagai unsur yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi sekolah/madrasah dan ditambah dua SNP (penelitian dan pengabdian pada masyarakat) sehingga menjadi sepuluh SNP bagi perguruan tinggi. Sesuai fungsi pengetahuan tersebut, maka semua satuan (institusi) dan program pendidikan wajib menginformasikan kepada masyarakat mengenai peringkat akreditasi yang telah dicapai, baik melalui media cetak, media elektronik dan di papan nama institusinya. Pihak penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat harus memonitor, apakah peringkat akreditasi tersebut telah dipublikasikan kepada masyarakat demi transparansi dan bentuk akuntabilitas. Saat ini pola pikir (mindset) masyarakat telah mengalami perubahan dan kemajuan. Pemahaman dan penglihatan mereka terhadap sekolah negeri dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak selalu lebih baik dari sekolah swasta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), tidak sebagaimana sebelumnya, label “Sekolah Negeri” selalu lebih baik dari “Sekolah Swasta”. Faktanya, banyak sekolah negeri dan program studi pada PTN yang belum terakreditasi (TT), sementara tidak sedikit sekolah swasta dan program studi pada PTS terakreditasi; (2) akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi pendidikan kepada publik/masyarakat, apakah layanan yang dilakukan dan diberikannya telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Alhamdulillah, sekarang ini masyarakat dan pemerintah telah menaruh kepercayaan yang tinggi kepada badan akreditasi sebagai pilar penilaian kelayakan mutu satuan (institusi) dan program pendidikan di negeri ini, antara lain; (a) pertimbangan dalam memilih sekolah/madrasah dan (b) pertimbangan penerimaan karyawan dan pengawai. Selain itu, hasil atau peringkat akreditasi dijadikan dasar kebijakan; (c) penyelenggaraan Ujian Nasional; (d) penandatanganan ijasah; (e) mutasi siswa antar sekolah; (f) pertimbangan penerimaan mahasiswa baru, terutama seleksi jalur SNMPTN; (g) pertimbangan pemberian bantuan pendidikan; (h) pertimbangan pemberian beasiswa; dan (i) pertimbangan pemberian rekomendasi izin dan tugas belajar bagi PNS;  (3) pembinaan dan pengembangan, yakni dasar bagi institusi pendidikan, pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan dan/atau pengembangan mutu pendidikan.

Namun kenyataannya, akreditasi program dan satuan pendidikan yang saat ini sudah diakui dan dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat belum berjalan secara efektif sebagaimana fakta-fakta berikut ini; (1) peringkat akreditasi satuan dan program pendidikan masih sangat rendah, misalnya hingga 2014 secara nasional tercatat sekolah tidak terakreditasi adalah sebagai berikut: TK (3,17%), SD (3,70%), SMP (4,75%), SMA (6,75%), SMK (3,50), dan SLB (1,47%). Sementara madrasah; RA (2,44%), MI (8,47%), MTs (11,96%), dan MA (23,14%).

Berikutnya, pada jenjang Pendidikan Tinggi (PT) dari 4.235 institusi PT yang telah diakreditasi tercatat peringkat;  A (0,4%), B (1,6%), C (1,7%), dan institusi PT belum diakreditasi (96,2). Sedangkan akreditasi program studi di PT yang telah diakreditasi sebanyak 21.657 program studi, menunjukkan peringkat; A (8%), B (35,4%), C (40%), dan program studi yang belum diakreditasi berjumlah 12,3%.

Sedangkan, pencapaian akreditasi sekolah/madrasah di Kalimantan Barat hingga 2014 adalah sebagai berikut; SD (74%), MI (68%), SMP (68%), MTs (74%), SMA (88%), MA (86%), SMK (78%), dan SLB (90%). Pada tahun 2015 ini, BAP SM Kalbar akan menuntaskan akreditasi sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan namun belum pernah diakreditasi sebanyak 1477 S/M, sementara akreditasi ulang baru akan dimulai tahun 2016 yang akan datang. Dilihat dari peringkat akreditasi juga masih belum mengembirakan, peringkat; A (11%), B (48%), C (38%), dan TT (3%). Berdasarkan jenjang pendidikan secara keseluruhan rata-rata nilai akreditasi mencapai angka sebesar 76, lebih rinci nilai akreditasi S/M adalah sbb: SD/MI (71), SMP/MTs (76), SMA/MA (76), SMK (80), dan SLB (75). Jika hasil akreditasi sekolah/madrasah Kalbar dilihat dari delapan standar nasional pendidikan, menunjukkan nilai standar pendidik dan tenaga pendidik terendah (71), disusul nilai standar kelulusan dan sarana prasarana sebesar 72. Data tersebut di atas belum termasuk sekolah/madrasah yang belum diakreditasi.

Mencermati hasil atau peringkat akreditasi satuan dan program pendidikan, baik pada sekolah/madrasah maupun perguruan tinggi, khususnya di Kalimantan Barat mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di daerah ini masih rendah. Semestinya, ditengah-tengah kesemerautan data pendidikan Kalbar, maka data akreditasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pembangunan pendidikan di daerah ini.

Pengalaman selama ini, akreditasi sekolah/madrasah bermutu di Kalimantn Baarat tidak dapat dipisahkan dari berbagai hambatan dan kendala, antara lain; (1) keterbatasan jumlah dan insentif bagi asesor dalam melakukan visitasi ke sekolah/madrasah; (2) dukungan pemerintah daerah terhadap akreditasi sekolah, terutama pada Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA S/M) di kabupaten/kota masih sangat kurang. Faktanya, baru tercatat enam kab/kota di Kalbar yang memiliki kepedulian terhadap akreditasi sekolah sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan, kondisi ini sungguh sangat disayangkan; (3) sistem manajemen pembinaan dan pengawasan pendidikan di daerah ini masih sangat lemah, terutama lemahnya koordinasi dan sinergitas antara pihak pemangku kepentingan pendidikan; (4) letak geografis dimana sekolah/madrasah berada di daerah terpencil sehingga komunikasi dan transportasi menjadi sulit dan memerlukan biaya besar; dan (5) keterbatasan jumlah asesor professional dan tepercaya. Alhamdulillah, tahun 2015 ini pemerintah provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dana/anggaran untuk menambah jumlah asesor baru sebanyal 200 orang yang insyaallah akan mengikuti diklat asesor baru pada 10-14 Juni 2015 yang akan datang, antara lain dengan kriteria; sarjana dan usia 35 hingga 58 tahun.

Fenomena berpacu mengejar peringkat akreditasi setidaknya kategori B terjadi di banyak kota besar tetapi tidak di daerah ini, mereka ketakutan dan kekhawatiran  dampak/konfik yang ditimbulkan akibat akreditasi satuan dan program pendidikan putra-putrinya pada peringkat rendah, yakni kategori C dan tidak terakreditasi. Namun harus diingat, prinsip komprehenship dalam akreditasi menjelaskan bahwa perbaikan peringkat akreditasi sekolah/madrasah dan pendidikan tinggi, hanya dapat diwujudkan melalui perbaikan mutu secara menyeluruh meliputi delapan standar nasional pendidikan bagi sekolah/madrasah dan sepuluh standar nasional pendidikan bagi perguruan tinggi (Penulis, Dosen FKIP Untan dan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Kalbar).