Setiap Pegawai harus Punya Target Kinerja

Kepegawaian


Kamis, 09 Januari 2014 - 16:08:13 WIB | dibaca: 1473 pembaca



Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan, dan wajib hukumnya untuk dapat mencapai. Setiap akhir tahun akan ketahuan, sampai di mana capaian kinerjanya. Jangan lagi berpikir bahwa atasannya akan memaklumi dan memaafkan, kalau capaian kinerjanya selama setahun jeblok. Pasalnya, SKP yang ditandatangani setiap awal tahun telah disepakati oleh pegawai bersangkutan dan pimpinannya.

Dengan akan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai tahun 2014, yang perlu dilakukan oleh PNS adalah menyiapkan diri, dan membiasakan diri untuk menilai dirinya sendiri secara jujur. PNS harus membiasakan diri bekerja di bawah target, dan dengan jadwal yang ketat, kalau tak ingin nilainya merah.

Kepala Bidang Standar Jabatan SDM Aparatur Kemenetrian PANRB, Aba Subagja mengungkapkan, kalau capaian kinerja seorang PNS pada akhir tahun kurang dari 25 persen, dia akan diganjar hukuman disiplin berat sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Adapun PNS yang capaian kinerjanya berada pada kisaran 25 – 50 % dari SKP, akan dikenakan hukuman disiplin sedang,” tuturnya dalam Rakor SDM Aparatur di Jakarta,baru-baru ini.

PP No. 46/2011 akan menggantikan sistem penilaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam PP nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang lebih mengutamakan penilaian perilaku, dalam bentuk daftar penilaian perilaku pegawai (DP3).

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Dari hasil evaluasi tersebut, dinilai terlalu banyak dan sangat abstrak, berorientasi pada individual, prestasi kerja tidak terukur, dan terlalu bersifat administratif dan formalitas.

Penilaian prestasi kerja sendiri merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja PNS dengan tujuan untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

SKP memuat kegiatan tugas pokok jabatan, dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian. SKP bersifat riil dan dapat diukur, agar dapat dinilai dengan jumlah bobot keseluruhan 100. Penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas, ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Dengan diberlakukannya SKP, diharapkan pembinaan sistem karir PNS menjadi lebih adil, dan kinerja birokrasi menjadi lebih baik.

Nilai tambahan untuk prestasi kerja dilihat dari tugas tambahan dan kreativitas. Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. Selain itu kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP juga.

Aba Subagja menambahkan, penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan. Penilaian perilaku kerja dilakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. “Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja,” tamahnya. (Bby/ags/HUMAS MENPANRB)

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) harus segera dibenahi agar rencana kerja yang dibuat setahun sekali itu bisa lebih terarah. “Setiap pagawai harus memiliki sasaran kerja berupa target kerja yang merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi dari yg bersangkutan sebagai pegawai,” ujarnya pada acara sarapan pagi bersama KBR 68 H di Kantor PANRB (13/09).

Wamen mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 46/2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai akan berlaku pada instansi pusat dan daerah mulai tahun 2014. Seluruh pejabat karir seperti Sekretaris Kementerian, Sekretaris Jenderal, atau Sekretaris Daerah agar menerapkan SKP tersebut. Pasalnya, semua itu sudah masuk dalam PP, sebagai turunan UU No. 43 th. 99 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. “Jadi wajib dilaksanakan,” imbuhnya.

Dikatakan, sudah hampir 3 tahun Kementerian PANRB melakukan sosialisasi intensif mengenai PP 46 tersebut.  Tahun 2013 membentuk berbagai macam forum, untuk meningkatkan kesadaran birokrat dan untuk melakukan implementasi PP 46. “Untuk pengawasan SKP, Kementerian PANRB dan BKN melakukan pengawasan terus menerus, karena kaitanya dengan Tunjangan Kinerja  yang harus sampai ke level individu,” ujar Wamen.

Guru Besar UI ini mengaharapkan, dengan penerapan PP 46 tersebut kinerja pegawai semakin termonitor dan terukur. Dengan adanya pengukuran kinerja birokrasi yang semakin membaik dan dengan perbaikan kinerja birokrasi Indonesia akan maju dengan pesat. Karena semua program pembangunan dilakukan oleh mesin birokrasi. Masyarakat juga diharapkan aktif, bukan hanya mengkritik tapi terus terlibat aktif dalam pengawasan.  “Dukung kami terus untuk reformasi birokrasi yag bersih dan melayani,” tandasnya.

Perlu teladan

Dalam acara tersebut, juga berlangsung dialog interaktif. Salah satu penannya bernama Bambang dari Kebon Jeruk Jakarta menanyakan tentang kepemimpinan birokrasi. Dia mengungkapkan pegawai yang berkinerja akan muncul dari pemimpin yang baik. “Pemimpin yang baik harus memberi contoh yang baik pula untuk bawahannya. Sekarang ini minim sekali pemimpin yang baik,” tegasnya.

Sembari tersenyum Wamen menjawab pertanyaan tersebut, komitmen pimpinan memang sangat penting, apalagi sekaligus memberi contoh dan mengawasi para pegawai. “Tentu saja ini tidak mudah karena birokrasi selama ini ukuran kinerjanya masih kurang jelas. Mudah-mudahan dengan adanya SKP ini kita harapkan bisa memperjelas tugas pokoknya dan target bisa terukur.  Kemudian pelan-pelan kita membiasakan para pegawai dengan budaya kinerja melalui sistem yg baru ini,” ucapnya.

Namun disadari bahwa membiasakan sesuatu yang baru memang tidak mudah. Meningkatkan kinerja untuk PNS memang banyak mengundang sorotan dari berbagai masyarakat. “Jumlahnya banyak tapi tidak memberi pengaruh signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat, kita berharap dengan SKP ini kita bisa mendorong 60% kualitas PNS, dan 40% dari komponen perilaku. Orientasi penilaiannya meliputi komitmen, tindakan dan sikap,” tegasnya.

Menutup lubang besar

Agus dari Cilegon menannyakan persoalan tenaga pendidik khususnya di daerah, yang menurutnya sangat memperhatinkan. “Mereka hanya sekedar memberi instruksi kepada murid agar mengerjakan sesuatu, setelah itu ditinggal pergi oleh para guru. Apakah sistem kerja seperti itu sudah benar? Apa jadinya anak bangsa ini jika para pendidik tidak peduli pada generasi penerus?” ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Wamen mengatakan bahwa pendidik merupakan jabatan fungsional tetap yang sangat penting untuk mencerdaskan bangsa. Menurutnya, ada beberapa hal yg perlu diperbaiki untuk kualitas guru, sebab sebagian besar guru adalah tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS. Dalam lima tahun, jumlahnya. 896 ribu, hampir 2/3 adalah guru yang tersebar diseluruh Indonesia.

Setelah otonomi daerah, lanjut Wamen, banyak hal yang  termajinalisasi dan banyak hal yang tidak terkontrol dengan baik terkait kualitas guru tersebut. Selanjutnya Kemendikbud memperbaikinya dengan sertifikasi guru. “Ini juga perlu penyempurnaan, dengan cara peningkatkan kompetensi dan sertifikasi guru. Kedepan, program sertifikasi guru ini perlu menjadi prioritas,” tutur Wamen.

Berbeda halnya dengan Simbolon dari Medan, yang menanyakan tentang Sistem perekrutan CPNS. “Saya belum percaya, sampai hari ini kita masih sering melihat penyimpangan-penyimpangan mengenai sistem rekruitmen. 90 % masih KKN, kalau cara perekrutannya sudah tidak benar, bagaimana nantinya ketika menjabat? Mau diapakan birokrasi kita ini?” sergahnya.

“Terima kasih pak Simbolon, saya harap anda terus mendukung reformasi yang sedang kita jalani ini. Tapi jangan hanya mengkritik, kita juga harus melakukan perubahan, jika hanya mengkritik kita tidak akan maju,” tuturnya.

Dijelaskan bahwa sistem rekruitmen ini seperti lubang besar. Sedangkan sistem yang tengah dibangun itu, mungkin hanya menutup sedikit bagian dari lubang tersebut. “Karena itu, kita harus menutup lubang-lubang itu dengan bantuan pemangku kepentingan, termasuk seluruh kepala daerah, seluruh birokrasi di daerah  untuk bisa mengontrol sistem kinerja perekrutan tersebut,” tutur Wamen. (cry/HUMASMENPAN).


Berita Terkait Kepegawaian /